PEKANBARU – Langkah Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dalam menertibkan kawasan hutan konservasi Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) yang telah berubah fungsi menjadi kebun kelapa sawit mendapat dukungan penuh dari Anggota DPRD Riau Fraksi Gerindra, H. Edi Basri, SH, M.Si.

Edi Basri mengapresiasi langkah tegas Satgas PKH dalam membersihkan kawasan TNTN dari aktivitas ilegal. Menurutnya, TNTN merupakan aset penting bagi negara dan daerah yang berperan besar dalam menjaga keseimbangan lingkungan, baik secara lokal maupun nasional.

“TNTN adalah aset penting bagi negara dan daerah. Saya sangat mendukung penertiban ini. Namun, saya berharap proses eksekusinya dilakukan secara humanis, mengingat sebagian lahan sawit yang ada mungkin digarap oleh masyarakat biasa yang dulunya terbawa arus atau dipengaruhi oleh oknum tertentu,” ujar Edi Basri, Rabu (11/6/2025).

Ia menegaskan, masyarakat kecil biasanya tidak mungkin berani melanggar hukum dengan sengaja, berbeda halnya jika pelakunya adalah korporasi besar atau para toke.

“Kalau ada korporasi besar atau toke yang bermain, silakan ditindak tegas,” tambahnya.

Politisi asal Kampar ini juga berharap agar operasi Satgas PKH dapat menyasar seluruh kebun sawit ilegal, terutama yang dikuasai oleh pihak korporasi, demi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Riau.

“Kita butuh peningkatan PAD. Oleh karena itu, penting sekali menertibkan kebun-kebun sawit ilegal, terutama yang berada di kawasan hutan dan dikuasai korporasi,” tegasnya.

Diketahui, pada Selasa (10/6/2025) lalu, Satgas PKH kembali melakukan operasi di kawasan TNTN. Dalam operasi tersebut, sebanyak 81.793 hektare kebun kelapa sawit yang berada di dalam kawasan hutan konservasi disita oleh tim gabungan.

Penyitaan ini langsung dipimpin oleh Komandan Tim (Dantim) Alpha Satgas Garuda PKH, Brigjen TNI Dody Triwinarno, S.I.P., M.Han, dengan didampingi perwakilan dari Kejaksaan Agung, Polri, dan unsur lainnya. ***