JAKARTA - Ditjen Dukcapil Kemendagri membantu PLN menyingkronkan data pelanggan listrik melalui kerjasama hak akses PLN atas data NIK dan KTP-el.

Catatan PLN, perusahaan listrik negara itu memiliki sebanyak 79 juta pelanggan yang akan diverifikasi dengan berbasis NIK (nomor induk kependudukan).

"Dengan kerjasama ini ditargetkan sebanyak 37 juta pelanggan bersubsidi berbasis DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) akan singkron dengan NIK," kata Dirjen Dukcapil Prof. Zudan Arif Fakrulloh di sela acara Penandatanganan PKS dan Integrasi Data Kependudukan NIK bersama PT PLN (Persero) secara virtual, Jumat (11/6/2021).

Melalui rilisnya, Zudan mengaku bersyukur bisa melayani PLN, yang disebutnya sebagai BUMN yang sangat besar jasanya menerangi Indonesia.

Menurut Zudan, dengan sinkronisasi data pelanggan berbasis NIK, PLN sejalan dengan program pemerintah mewujudkan SIN atau Single Identity Number.

SIN di Indonesia baru dibangun tahun 2006 dengan UU Adminduk No. 23 Tahun 2006, yakni mendorong setiap orang hanya memiliki satu NIK, satu identitas KTP-el dan satu alamat.

"Punya rumah 3-4 itu boleh, tapi NIK nya hanya satu. Sehingga seluruh pelanggan PLN sebanyak 79 juta, dan 37 juta pelanggan yang mendapatkan subsidi, ketika nanti datanya dicocokkan, PLN akan bisa melihat satu orang itu punya berapa rumah, punya berapa meteran listrik. Sehingga nanti akan bisa diukur subsidi itu jatuh ke tangan yang tepat dengan kode referensi tunggal NIK," kata Zudan sebagaimana dikutip GoNEWS.co.

Untuk tahap awal, Dukcapil menawarkan akan mencarikan NIK dari semua 79 juta pelanggan PLN secara host to host.

"Tidak ada data yang keluar, semua antara server to server atau host to host. Ini bagian dari upaya Dukcapil untuk melindungi rahasia data pribadi," tandas Zudan.

Yang dilakukan adalah pemadanan data. Sebab PLN telah memiliki data 79 juta pelanggan. "Kalau ada pelanggan yang sudah meninggal akan diberikan notifikasi bawa pemilik NIK ini sudah meninggal. Dukcapil bisa melacak siapa keluarga yang tinggal di situ. Diketahui dengan berbasis KK, siapa yang bertempat tinggal di situ, siapa yang melanjutkan no. pelanggan listrik di rumah tersebut," kata Zudan.***