PEKANBARU – Sengketa lahan yang menyeret nama Hasniar (Asni) dan putrinya, Elsi Rahmayani, kembali memasuki babak baru. Setelah lebih dari setahun bergulir di pengadilan dan diwarnai sidang lapangan yang ricuh, keduanya akhirnya resmi melaporkan dugaan mafia tanah ke Kepolisian Daerah Riau, Rabu (18/2/2026).

Laporan itu disampaikan langsung oleh Asni dan Elsi di markas Polda Riau. Dalam keterangannya, Asni mengaku telah dizalimi selama kurang lebih 20 tahun.

“Saya selama ini dizolimi mafia tanah. Tanah yang saya miliki di Muara Fajar Timur, Rumbai Barat, yang terdampak ganti rugi tol, uangnya sekarang dikonsinyasi di pengadilan negeri oleh Kementerian PUPR dengan data yang tidak jelas,” ujar Asni yang telah berumur 73 tahun itu.

Ia memohon perlindungan hukum kepada Kapolda Riau, Irjen Herry Heryawan. Menurut dia, pelaporan ini dilakukan karena proses hukum yang berjalan di pengadilan dinilai tidak memberikan kepastian.

Sengketa lahan tersebut sebelumnya telah memasuki tahap sidang lapangan terkait objek tanah yang terdampak proyek Tol Pekanbaru–Rengat. Dalam sidang pekan lalu, suasana sempat memanas ketika pihak yang menggugat disebut tidak mampu menunjukkan secara pasti objek sengketa di lokasi.

Asni menyebut pihak yang melaporkannya ke pengadilan adalah dua orang yang ia tuding sebagai mafia tanah.

“Kemarin sidang lapangan, mereka turun ke lokasi, tapi tidak bisa menunjukkan tanah yang mereka klaim. Sementara kami sudah menguasai fisik lahan itu kurang lebih 30 tahun,” katanya.

Sidang terkait konsinyasi ganti rugi disebut telah berlangsung lebih kurang satu tahun, namun beberapa kali mengalami penundaan.

Menurut Asni, tanah di Muara Fajar Timur, Kecamatan Rumbai Barat, Kota Pekanbaru, telah dikelola keluarganya sejak sekitar tiga dekade lalu. Ia bersama anaknya, Elsi Rahmayani, mengaku menguasai dan memanfaatkan lahan tersebut secara fisik tanpa gangguan berarti pada awalnya.

Permasalahan muncul ketika lahan itu masuk dalam trase proyek jalan tol. Proses ganti rugi kemudian dilakukan melalui mekanisme konsinyasi oleh Kementerian PUPR karena muncul klaim kepemilikan dari pihak lain.

Sejak saat itu, sengketa hukum pun bergulir di pengadilan. Kuasa hukum Elsi sebelumnya menyatakan adanya ketidakjelasan data dalam proses konsinyasi dan menduga adanya cacat prosedural. Sejumlah mahasiswa juga sempat mengungkap dugaan penggunaan identitas fiktif dalam perkara tersebut.

Asni mengaku memiliki bukti atas dugaan penggunaan data palsu yang disebut digunakan untuk mengganggu proses persidangan.

“Hari ini saya melaporkan mafia tanah ini ke Polda Riau. Mereka (gunakan) data-data palsu untuk mengganggu kami di persidangan. Data yang tidak jelas, saya punya bukti,” ujarnya.

Dalam laporannya, Asni meminta perlindungan hukum agar dirinya dan keluarga tidak lagi merasa terintimidasi selama proses hukum berjalan. Ia berharap kepolisian dapat mengusut dugaan mafia tanah yang disebut telah mengganggu hak kepemilikan lahannya selama bertahun-tahun. ***