JAKARTA - Dugaan adanya aroma hangat soal isu jual beli jabatan di Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dibawah pimpinan Abdul Halim Iskandar menguap ke permukaan publik.

Semangat reformasi birokrasi yang bersih dari Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN) yang digaungkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tercoreng gara-gara isu tersebut.

Demikian diungkapkan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Relawan Perjuangan Demokrasi (DPN-Repdem), Abe Tandatasik melalui siaran pers yang diterima GoNews.co, Jumat (16/4/2021).

"Kita mengecam keras praktik jual beli jabatan di Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. Jika isu terbukti benar, tidak ada toleransi selain mengganti Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi " kata Abe Tandatasik.

Repdem mengaku merasa heran, ditengah pemerintahan terus bersemangat melakukan reformasi birokrasi dan menata aparatur sipil negara, justru terjadi isu jual beli jabatan di kementerian. Apalagi ujar Abe lagi, hal itu diduga dilakukan oleh staf khusus.

"Oleh karena itu, yang diperlukan bukan hanya sekedar klarifikasi, tetapi perlu dilakukan investigasi oleh legislatif, KPK juga Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Semua pihak yang diduga terlibat harus dipanggil dan diperiksa. Presiden bisa saja melakukan tindakan preventif untuk mencopot Menteri sebagai pihak yang paling bertanggung jawab " terang Abe.

Dikatakan Abe, jabatan eselon adalah jabatan yang harus diisi oleh orang-orang yang berkompeten dan profesional di bidang tersebut. Maka tidak bisa tidak, semua harus melalui uji kelayakan dan kepatutan.

"Jika kemudian muncul oknum staf khusus yang memperdagangkan jabatan, tentu itu diluar prosedur. Apalagi hingga milyaran rupiah. Harus ada tindakan cepat agar hal ini tidak terulang lagi. Ini benar-benar gila. Bikin malu negara," tegas Abe.

Sekedar informasi, Menteri Desa PDT saat ini dijabat kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Halim Iskandar, yang tidak lain adalah kakak kandung Ketum PKB Muhaimin Iskandar.

Abdul Halim Iskandar menjabat sejak Oktober 2019. Waktu itu Sekjen Kemendes dijabat Anwar Sanusi, adik ipar Abdul Halim Halim dan Muhaimin Iskandar.

Dan istri Anwar Sanusi adalah putri bungsu Muhaimin Iskandar, orang tua dari Abdul Halim dan Muhaimin Iskandar.

Anwar Sanusi sekitar 6 tahun menjadi Sekjen Kemendes. Kemudian dia dimutasi ke Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker), juga sebagai Sekjen. Kemenaker dipimpin oleh kader PKB lainnya, yaitu Menteri Ida Fauziah.

Terkait dengan isu jual beli jabatan di Kemendes, hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari Mendes Abdul Halim Iskandar.***