SELATPANJANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Meranti, Riau melaksanakan rapat paripurna pandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang rancangan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kepulauan Meranti tahun 2023, Kamis (17/11/2022) malam.

Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kepulauan Meranti, H. Fauzi Hasan didampingi Wakil Ketua DPRD, H. Khalid Ali itu dihadiri 23 anggota DPRD lainnya.

Selain itu hadir juga Bupati Kepulauan Meranti, H Muhammad Adil, Wakil Bupati AKBP (Purn) H. Asmar, Sekretaris Daerah, Bambang Suprianto, seluruh pimpinan OPD dan instansi vertikal lainnya. 

Pandangan fraksi yang pertama disampaikan Fraksi Partai PAN yang disampaikan oleh juru bicaranya, Hj Nirwana Sari.

Adapun pandangan serta sikap Fraksi PAN terkait Pidato nota keuangan APBD 2023 yakni sangat mendukung kebijakan dan ingin bersama- sama dengan pemerintah daerah.

"Pada proyeksi pendapatan postur APBD 2023 kita masih sangat bergantung kepada transfer pusat, oleh karena itu Fraksi PAN sangat mendukung kebijakan dan ingin bersama-sama dengan pemerintah daerah dalam hal ini saudaraku bupati membangun komunikasi dan relasi kepada setiap potensi sumber pendapatan di pemerintah pusat, sehingga ketertinggalan kita dalam bidang Infrastruktur dan bidang lainnya akan semakin segera kita tingkatkan," kata Nirwana.

Pandangan umum fraksi selanjutnya disampaikan Fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan juru bicaranya, BobyHaryadi juga menyambut baik dan merespon secara positif apa yang telah disampaikan oleh bupati terhadap nota keuangan RAPBD tahun 2023.

"Karena apa yang telah disampaikan oleh bupati tersebut tentunya akan dibahas lebih lanjut oleh anggota legislatif, yang penting kami dari Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Kepulauan Meranti berharap agar apa yang telah disampaikan dapat dilaksanakan dengan baik dan benar-benar bermanfaat untuk pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang kita cintai ini," kata Boby.

Selanjutnya pandangan umum fraksi disampaikan Fraksi Partai Golkar yang disampaikan juru bicaranyaFauzi. Disampaikannya, APBD mempunyai peran yang sangat strategis untuk mendukung aktivitas Pemerintah dalam menjalankan fungsinya baik untuk menunjang pelayanan publik, implementasi berbagai macam regulasi, meningkatkan pembangunan di berbagai sektor dan untuk pemberdayaan masyarakat. APBD juga merupakan instrumen teknis dari idealisme pembangunan yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang muaranya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Jadi, penyusunan dan pembahasan APBD harus berpegang teguh pada prinsip prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan tepat sasaran agar tujuan perancangannya dapat tercapai dengan maksimal, yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu Fraksi Partai Golkar tetap berpegang pada prinsip objektivitas dan rasionalitas serta prinsip-prinsip dari fungsi anggaran," kata Fauzi.

GoRiau Penyerahan pandangan umum frak
Penyerahan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan Perda tentang APBDKepulauan Meranti tahun anggaran 2023 secara simbolis, Kamis (17/11/2022) malam. (foto: setwan untuk goriau.com).

Pandangan umum Fraksi Partai PKB yang disampaikan juru bicaranya, Khusairi menyebutkan Fraksi PKB menyambut baik dan mengapresiasi dengan telah disampaikannya nota kesepakatan pada penyampaian pidato nota keuangan RAPBD tahun anggaran 2023.

"Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pelaksanaan penyusunan rancangan anggaran daerah dalam pengelolaan harus dijalankan secara tertib, efisien, ekonomis,efektif, transparan dan akuntabel, di mana prinsip ini menjadi pijakan dan landasan rasional ilmiah dalam menentukan politik anggaran," ungkapnya.

Pandangan Umum Fraksi PPP plus NasDem yang disampaikan juru bicaranya, Suji Hartono meminta Pemkab Kepulauan Meranti melakukan usaha yang sungguh-sungguh untuk menaikkan pendapatan daerah.

"Faksi PPP plus NasDem melihat masih banyak potensi-potensi untuk menaikkan pendapatan yang kurang optimal dilakukan oleh OPD, hal ini dalam upaya untuk percepatan dan pemenuhan target realisasi yang maksimal, serta untuk mengantisipasi defisit yang akan terjadi pada masa-masa yang akan datang," ujarnya.

Pandangan umum fraksi lainnya yakni disampaikan Fraksi Gerindra yang disampaikan oleh juru bicaranya, Basiran, mengingatkan agar dalam penyusunan APBD pada setiap tahunnya pemerintah daerah lebih mengedepankan pendekatan teknokrat dan birokrat ketimbang pendekatan politik anggaran.

"Fraksi Partai Gerindra mengingatkan kembali agar dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan swakelola pada masing masing OPD harus tetap mempedomani Peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar tidak menjadi persoalan hukum dikemudian hari," ucapnya.

Sementara itu yang terakhir, Fraksi PKS-Hanura disampaikan juru bicaranya, Tengku Zulkenedi Yusuf, berpendapat yang paling terpenting dalam Pembahasan APBD tahun 2023 dapat memberikan dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek berkelanjutan yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata.

Selain itu juga, Fraksi PKS-Hanura berpendapat bahwa kegiatan APBD 2023 harus berbasis kinerja dengan indikator yang rasional, akuntabel, professional, dan juga harus berorientasi pada tanggung jawab mensejahterakan masyarakat.

"Fraksi PKS-Hanura mengingatkan kepada pemerintah daerah agar tidak memasukkan kegiatan-kegiatan yang anggarannya tidak masuk melalui tahapan-tahapan pembahasan pada badan anggaran DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, dengan maksud dan tujuan tidak menimbulkan permasalahan dibelakang hari," pungkasnya. (advertorial)