RENGAT, GORIAU.COM - DPRD Indragiri Hulu mulai melakukan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPABD) Inhu tahun 2013. Pembahasan tersebut ditandai dengan paripurna pandangan umum Fraksi serta jawaban dari pihak eksekutif yang dilaksanakan di ruang rapat paripurna DPRD Inhu.

Secara umum, empat fraksi yang ada di DPRD Inhu dapat menerima penyampaian nota keuangan yang disampaikan Pemkab Inhu melalui Wakil Bupati Harman Harmaini akhir minggu lalu. RAPBD Inhu tahun 2013 dengan nilai Rp1,203 triliun dengan rincian, Rp561 miliar untuk biaya tidak langsung dan Rp641 miliar untuk biaya langsung. 

Rapat Paripurna ini dihadiri Bupati Inhu Yopi Arianto, wakil bupati Harman Harmaini, Plt ketua DPRD Inhu Arif Ramli, Wakil Ketua I Arwan Citra Jaya dan Wakil Ketua II Zaharman Kaz, anggota DPRD Inhu, Kapolres Inhu AKBP Heri Prasetyo, Dandim 0302 Inhu Letkol Arm Surya Darma Damanik serta pimpinan SKPD.

Permasalahan seringnya dilakukan mutasi pada jajaran Pemkab inhu oleh Bupati menjadi sorotan utama dalam pandangan umum, baik yang disampaikan fraksi Demokrat plus ataupun fraksi gabungan perjuangan bersama, Golkar dan Fraksi Gabungan Bersatu.

Juru bicara fraksi Demokrat plus Manahar Napitupulu menyatakan seringnya dilakukan mutasi menjadi banyaknya sorotan negatif terhadap pemerintahan Inhu, seharusnya mutasi yang dilakukan, sesuai dengan aturan dan juga kebutuhan yang ada saja.

Hal senada juga disampaikan juru bicara fraksi gabungan perjuangan bersama, Marzuki. ''Mutasi yang dilakukan pemkab Inhu, mengakibatkan beberapa Satker hanya dipimpin oleh seorang pelaksana tugas saja, ini tentunya akan sangat berpengaruh pada kinerja satker tersebut,'' jelasnya.

Fraksi Demokrat plus juga mememberikan beberapa catatan terhadap eksekutif diantaranya agar kedepan Pemkab memperhatikan stabilisasi harga jual hasil perkebunan, terutama sawit yang selalau berbeda jauh antara dimasyarakat dengan harga pabrik, sehigga masyarakat dalam hal ini petani sangat dirugikan.

Napit juga menyatakan bahwa fraksinya sangat mendukung program yang diprioritaskan untuk pembangunan pada bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan pedesaan, namun tentu semuanya tentua tidak harus disamakan pada setiap daerah. Harus dilihat letak geografis, infrastruktur yang tersedia serta sentuhan pembangunan selama ini yang didapat oleh daerah tersebut. Artinya mereka yang masih minim tentu harus mendapatkan perhatian yang lebih besar dibandingkankan daerah yang sudah mendapatkan lebih selama ini, terutama daerah perkotaan.

Marzuki juga menambahkan, selama ini alokasi dana selalu menumpuk pada daerah-daerah yang sebenarnya sudah mendapatkan porsi yang lebih, sehingga daerah-daerah perbatasan menjadi terabaikan, padahal potensi gesekan-gesekan negatif sangat mudah terjadai pada daerah-daerah tersebut.

Menjawab itu semua, bupati Inhu Yopi Arianto menyatakan bahwa untuk mutasi yang dilakukan, sudah sesuai dengan prosedur yang ada, karena tentunya pihak Pemkab tidak akan mau mengambil sebuah keputusan jika itu melanggar aturan. Mutasi yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan melalui penilaian dan pertimbangan dari Baperjakat.

“Untuk satker yang saat ini mengalami kekosongan, saya berjanji dalam waktu yang singkat akan dilakukan pengisian melalui mutasi sesuai dengan kebutuhan pegawai pada satker yangt kosong tersebut, tegasnya. Usai rapat paripurna jawaban Bupati Inhu, DPRD Inhu langsung melakukan pembahasan hari pertama. Pembahasan dilaksanakan pada sore dan malam hari. Inspektorat menjadi Satker pertama yang dilakukan pembahasan RKA-nya. (aun)