PEKANBARU – Kinerja Pemerintah Kota Pekanbaru sepanjang 2025 mendapat sorotan DPRD, terutama dalam aspek infrastruktur dan penanganan banjir, dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap LKPJ 2025, Senin (6/4/2026).

Rapat yang digelar di ruang paripurna DPRD Pekanbaru itu dipimpin Wakil Ketua DPRD, Tengku Azwendi, didampingi Wakil Ketua lainnya, Andry Saputra. Turut hadir Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar.

Sejumlah fraksi menyampaikan berbagai catatan kritis terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah selama 2025. Infrastruktur menjadi salah satu isu utama yang disorot, terutama kondisi jalan yang masih perlu perbaikan, serta sistem drainase yang dinilai belum optimal.

Selain itu, persoalan banjir yang masih kerap terjadi di sejumlah wilayah juga menjadi perhatian legislatif. DPRD menilai upaya penanganan yang dilakukan pemerintah kota belum sepenuhnya mampu mengatasi persoalan tersebut.

Menanggapi hal itu, Markarius Anwar menyampaikan apresiasi atas pandangan dan masukan dari seluruh fraksi DPRD. Ia menegaskan, seluruh catatan tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja pemerintah ke depan.

“Seluruh masukan, baik kritik maupun saran, akan kami jawab secara rinci pada rapat paripurna berikutnya,” ujar Markarius.

Ia menambahkan, pemerintah kota akan memberi perhatian serius terhadap berbagai persoalan yang disampaikan, khususnya di sektor infrastruktur dan pengendalian banjir.

Terkait infrastruktur, Pemko Pekanbaru memastikan program perbaikan jalan akan terus dilanjutkan pada 2026. Menurutnya, sejumlah perbaikan yang telah dilakukan sebelumnya mulai dirasakan masyarakat, meskipun masih terdapat kekurangan.

Sementara itu, dalam penanganan banjir, Pemko mengakui masih menghadapi sejumlah tantangan. Sepanjang 2025, pemerintah telah melakukan perbaikan drainase dengan total panjang sekitar 80 kilometer, namun hasilnya belum mampu mengatasi persoalan secara menyeluruh.

Markarius menyebut, salah satu kendala utama terletak pada sistem drainase yang belum terintegrasi dengan baik. Karena itu, ke depan pemerintah akan melakukan evaluasi dan penataan ulang agar jaringan drainase dapat saling terkoneksi.

“Perlu penataan ulang agar sistem drainase lebih terintegrasi sehingga mampu mengurangi persoalan banjir secara lebih efektif,” kata dia.

Pemerintah Kota Pekanbaru pun berkomitmen melakukan pembenahan secara bertahap, terutama dalam pembangunan sistem drainase terintegrasi, sebagai solusi jangka panjang terhadap banjir yang masih terjadi di sejumlah wilayah kota. ***