DUMAI, GORIAU.COM - Munculnya polemik antar instansi pemerintah daerah yang dituding asal ngomong oleh pihak PT Pertamina RU II Dumai menuai tanggapan dari masyarakat baik khalangan mahasiswa sekalipun. Hal itu memicu desakan agar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Dumai memanggil PT Pertamina dan mendesaka agar dilakukan klarifikasi.

"Perkataan dari Pertamina itu sudah melecehkan secara instansi, dimana pejabat negara seperti pemerintah Kota Dumai dituding asal berbicara, sementara mereka adalah penyelenggaran negara," ujar Muhammad Adhhari ketua Forum Mahasiswa Peduli Dumai, (FMPD) kepada GoRiau.com Minggu (8/12/2013).

Ari mendesak agar DPRD mengambil sikap dengan langsung melayangkan surat pemanggilan secara resmi kepada instansi PT Pertamina dan meminta mereka mengklarifikasi ucapannya yang seolah-olah seperti melecehkan instansi seperti Kantor Lingkungan Hidup (KLH).

"Jangan asal ngomong saja dia, apa yang diucapkannya berdasarkan data dan fakta, kalau asal berbicara bisa kami tuntut nanti dia," cetus Yefrizon humas PT Pertamina RU II Dumai saat dikonfirmasi terkait komentar KLH bahwa setiap insiden ledakan dari kilang Pertamina bukan tidak mungkin berdampak kepada pengrusakan lingkungan.

Ironisnya KLH menilai mesin Operasional PT Pertamina tidak pernah dilakukan peremajaan dan sudah berusia uzur."Bukan tidak mungkin berdampak terhadap pengrusakan lingkungan, bayangkan saja, mesin meledak karena sudah uzur," sebut Kepala KLH Dumai, Basri saat dikonfirmasi terkait dampak lingkungan dari kejadian semburan air panas yang terjadi pada Oktober lalu.

Menanggapi persoalan tersebut ketua Komisi I DPRD Dumai, Timo Kipda kepada GoRiau.com mengakui bahwa persoalan seperti itu harusnya tidak perlu terjadi, karena antara perusahaan dan pemerintah harus menjalin kerjasama yang solid.

"Perusahaan harus bekerjasama baik dengan pemerintah, jangan saling sikut apalagi sampai sebut satu sama lain asal berbicara dengan berbalas komentar dimedia," sebutnya.

Menurut Timo sejauh ini belum ada pihak yang melaporkan ke DPRD Dumai, jika ada pihak yang merasa dirugikan DPRD siap terima laporan sebagai dasar penindakan terhadap Pertamina."Kita tunggu laporan dari pekerja dan masyarakat yang merasa dirugikan, hal itu menjadi dasar kita untuk melakukan penindakan terhadap Pertamina," jelasnya.

Wako Tanggapi Serius

Walikota Dumai H Khairul Anwar menyikapi serius atas komentar Pertamina yang menuding Kantor Lingkungan Hidup (KLH) selaku pejabat pemerintah Kota Dumai asal bicara tanpa data dan fakta.

Selaku kepala daerah Khairul meminta rekaman komentar dari Humas PT Pertamina RU II Dumai, Yefrizon baru-baru ini saat dikonfirmasi menuding pihak KLH berbicara tanpa data dan pihaknya ancam akan tuntut KLH jika asal berbicara dimedia."Jangan asal bicara dia, (KLH-red) jika tidak ada data dan fakta kita bisa tuntut," ujar Yefrizon Humas Pertamina Dumai baru-baru ini.

Menyikapi persoalan itu wako meminta rekaman tersebut untuk disikapi serius oleh pemerintah terhadap persoalan yang sudah mengarah kepada memburukkan secara kelembagaan."Tolong kasihkan rekaman tersebut kepada humas pemko, nanti saya akan tindak lanjuti," tegasnya Kamis (5/12/2013) kemarin.

Komentar dari humas Pertamina tersebut dipicu atas kalimat yang dilontarkan oleh KLH Dumai menyebutkan bahwa setiap insiden atau kejadian yang terjadi dikilang operasional PT Pertamina RU II Dumai bukan tidak mungkin berpotensi merusak lingkungan. Kerap terjadi kecelakaan kerja di Pertamina RU II Dumai, terlebih lagi hingga merenggut korban jiwa memicu walikota Dumai selaku kepala daerah berkomentar untuk mendesak agar PT Pertamina khususnya dan seluruh perusahaan yang beroperasi di Dumai pada umumnya agar memperhatikan Kesehatan dan Keselamatan kerja (K3) pada setiap perusahaan.

"Saya minta agar Pertamina dan seluruh perusahaan yang ada di Kota Dumai lebih memperhatikan lagi program K3, hal itu menyangkut keselamatan tenaga kerja yang ada di Dumai," ujarnya.

Ditambahkan Wako, baru-baru ini Dumai sebagai kawasan industri yang memiliki ratusan perusahaan beroperasi dikawasan pesisir pantai laut. Dumai mendapatkan penghargaan K3 dari kementrian tenaga kerja. oleh karenanya perusahaan hendaknya menjaga kredibilitas dan nama baik Kota Dumai dengan meminimalisir kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja.

"Perusahaan saya himbau untuk membantu menjaga nama baik Kota Dumai atas penghargaan K3 dari kementrian ketenaga kerjaan beberapa waktu lalu. hal itu harus disikapi serius dengan lebih memperhatikan keselamatan dan kesehatan para pekerja," harapnya.

Menyikapi kasus kecelakaan kerja di PT Pertamina, wako Dumai berharap agar Pertamina lebih meningkatkan keselamatan dikawasan operasional kilang Pertamina dan menggiatkan program K3 terhadap para pekerja.(egy)