JAKARTA - Sejak diberlakukannya otonomi daerah, jumlah dinasti politik di Indonesia sudah mencapai 58.

Koordinator Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Robert Endi Jaweng mengatakan, Kediri adalah kabupaten pertama yang memperlihatkan dinasti politik di Indonesia. Bahkan, ia mengklaim, dinasti politik di Kediri lebih lama dari Ratu Atut Chosiyah.

"Dari 1999 sampai sekarang dipimpin oleh satu keluarga. 1999-2009 Sutrisno dua periode, kebetulan punya dua istri. 2009, dua istri ini berkontestasi," kata Endi di Jakarta, Sabtu (7/1/2017).

Ia menerangkan, saat kedua istri Sutrisno berkompetisi dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada), yang menang adalah istri pertama. Sekarang, istri pertama Sutrino memasuki periode kedua.

"Saya takutnya periode berikutnya istri siri (kedua). Ini dinasti pertama yang sesungguhnya (dinasti politik ](politik pertama di Indonesia, red)," beber dia.

Menurut Robert Endi Jaweng, setidaknya ada tiga pola dinasti politik yang ada di Indonesia.

"Dari 3 model ini yang ada di Indonesia, tiga-tiganya adalah dinasti politik karena kekuasaan menggumpal pada satu atau dua keluarga saja," ungkap Endi.

Dinasti politik pertama, menurutnya, polanya berbentuk seperti arisan keluarga. Artinya, satu keluarga secara bergiliran memegang tampuk pimpinan di suatu daerah.

Penggambarannya, satu keluarga memimpin sebuah daerah tanpa digantikan oleh pihak lain. Alias kepemimpinannya tanpa ada jeda. Pola seperti ini seperti regenerasi.

Contoh nyata adalah seperti yang terjadi di Kabupaten Kediri. Wilayah yang memiliki luas 535 meter per segi itu, ternyata lebih lama ketimbang dinasti politik Ratu Atut Chosiyah di Banten.

"Dari 1999 sampai sekarang dipimpin oleh satu keluarga. 1999-2009 Sutrisno dua periode, kebetulan punya dua istri. 2009, dua istri ini berkontestasi," ucap Endi.

Dalam 'pertarungan' dua istri Sutrisno itu, dimenangkan istri pertama. Dan kebetulan istri pertama Sutrisno saat ini dua periode memimpin.

Pola kedua dinasti politik adalah dalam bentuk lintas kamar dengan cabang kekuasaan. Endi mencontohkan, sang kakak menjadi bupati daerah tertentu, lalu sang adik Ketua DPRD, dan anggota keluarganya yang lain menduduki posisi Kepala Dinas yang strategis.

"Terjadi di Aceh, misalnya. Jadi, kontrol, check and balance tidak terjadi," ujar dia.

Pola yang terakhir adalah dinasti politik lintas daerah. Ilustrasinya, satu keluarga memegang jabatan penting di berbagai daerah yang berbeda.

"Ini yang saya rasa paling kuat karena dia sudah bisa kuat dengan keluarganya sendiri. Bapaknya gubernur di mana, anaknya gubernur di mana. Sulawesi Utara contoh yang cukup kuat dan juga Sulawesi Selatan," tandas Endi.***