PEKANBARU - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dikabarkan berbeda pandangan tentang pencalonan Nurzahedy Tanjung sebagai calon yang akan diusung bersama dengan Partai Gerindra. Plus minus profil Nurzhedy Tanjung yang merupakan pengusaha dan sekaligus anggota DPR RI dari Partai Gerindra, dikabarkan membuat PKS tidak nyaman.

Namun hal itu langsung dibantah oleh Sekretaris Partai Gerindra Riau, Hardianto melalui GoRiau.com, Senin (27/11/2017). Menurutnya, PKS dan Gerindra masih komit untuk mengusung kader Gerindra pada Pilgubri 2018.

Dijelaskan, baik Gerindra dan PKS tetap bekerjasama dan telah menetapkan Edy Tanjung sebagai Calon Gubernur seperti sebelumnya. "Kita (Gerindra dan PKS) masih komitmen dengan Edy Tanjung. Gerindra dan PKS masih satu suara. Tidak benar isu yang beredar itu, yang mengatakan kita pecah kongsi itu,'' ujarnya.

Meski begitu, tambahnya, pihaknya tentu menunggu keputusan DPP, karena persetujuan untuk Pilgubri tetap ditentukan oleh DPP. ''DPP tentu memiliki banyak pertimbangan, intinya sampai sekarang kita masih satu dengan PKS, namun politik itu cair dan tentu akan disesuaikan dengan kondisi. Yang penting yang akan diusung pastilah yang tebaik untuk rakyat Riau,'' jelasnya.

Seperti diketahui, Nurzahedi, yang akan diusung Gerindra dan PKS lebih dikenal dengan nama Eddy Tanjung. Eddy terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) mewakili Dapil Riau 2 setelah memperoleh 45,622 suara.

Eddy merupakan politisi dan pengusaha. Lahan kelapa sawit miliknya sebagian besar berada di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Selain berbisnis kelapa sawit, Eddy juga terjun ke bisnis kesehatan. Di Pekanbaru, Nurzahedi membangun rumah sakit Aulia Hospital seluas 14.500 m2.

Eddy cukup aktif di beberapa organisasi diantaranya pernah menjadi Dewan Pembina GAPKI (2010-2013) yaitu Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia. Ia juga memiliki beberapa perusahaan dan menjadi dosen di Yayasan Akademi Persada Bunda dan Yayasan STIE Persada Bunda. Di periode 2014-2019, Eddy bertugas di Komisi VI DPR RI yang membidangi investasi, perindustrian, perdagangan, koperasi dan BUMN. ***