
RENGAT- Dihari pertama dinas usai dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, H Yopi Arianto dan H Khairizal langsung melaksanakan tugas perdana dengan menggelar sidak (inspeksi mendadak) kesejumlah SKPD dan menggelar parat koordinasi, Jumat (19/2/2016).
Jika bupati melakukan sidak ke RSUD Indrasari dan sejumlah SKPD, sementara wakil bupatinya langsung memimpin rapat koordinasi pelaksanaan APBD Tahun 2016 di Aula Bappeda dan Litbang Inhu.
Rapat koordinasi itu dihadiri seluruh Kepala SKPD dan Sekda Inhu Agus Rianto, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda H Asriyan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Isdjarwadi.
Rapat koordinasi ini digelar untuk memberikan instruksi kepada seluruh pimpinan SKPD terkait sejumlah agenda penting pemerintah, termasuk kemungkinan menurunnya target pendapatan, khususnya dari sektor DBH Migas dalam APBD Tahun 2016.
Menurunnya target PAD dari sektor DBH Migas itu diakibat oleh menurunya harga minyak mentah dunia hingga menyentuh level US$ 30 per barel. Sementara asumsi pada APBN US$ 50 per barel.
Maka dari itu, Wakil Bupati Inhu H Khairizal minta kepada seluruh kepala SKPD untuk menginventarisir sejumlah kegiatan yang dinilai tidak penting. Sehingga, dampak dari menurunnya pendapatan daerah tersebut dapat teratasi.
Selain itu, wabub juga meminta seluruh kepala SKPD agar bisa menjemput bola atau kue pembangunan melalui APBD Provinsi Riau dan pemerintah pusat.
Dalam rapat koordinasi tersebut, juga dibahas persiapan pemetaan dan invetarisasi personil, pendanaan, sarana dan prasaran serta dokumen terhadap SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren sebagai implementasi dari Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah.
Sebab, sesuai jadwal yang telah ditetapkan, kegiatan tersebut sudah harus tuntas dilakukan paling lambat pada 31 Maret 2016 serta serah terima personil, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen pada tanggal 2 Oktober 2016 mendatang. Dan hasil kegiatan tersebut akan menjadi dasar penyusunan RKPD, KUA PPAS serta RAPBD Tahun 2017.
Tidak itu saja, RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) harus segera diselesaikan. Karen, RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah.
"RPJMD ini harus segera kita selesaikan karena merupakan janji Bupati dan Wakil Bupati Inhu kepada masyarakat," tegasnya.
Diakhir pelaksanaan rapat tersebut, wabub juga membahas terkait dengan penanggulangan bencana daerah, diantaranya banjir tahunan yang terjadi dipinggir aliran sungai yang berpengaruh terhadap seluruh sektor kehidupan masyarakat.Rsl