PEKANBARU, GORIAU.COM - Kepala Satuan Polisis Pamong Praja (Kasatpol PP) Riau, Noverius kesal dan kecewa dengan Kabupaten Kampar. Pasalnya, hanya Kampar yang tidak mengirimkan personil mengikuti Jambore Satpol PP se-Riau yang berlangsung di Taman Rekreasi Alam Mayang, Pekanbaru, Riau, 16-19 Juni 2014.


Sementara jambore yang pertama kali dilaksanakan di Tanah Air tersebut dibuka langsung oleh Gubernur Riau (Gubri), H Annas Maamun, Selasa (17/6/2014). "Kita kecewa dengan Kampar, mereka tidak berpartisipasi pada kegiatan jambore ini," kata Noverius.


Diakui Noverius, pihak Satpol PP Kabupaten Kampar sudah memberitahukan ketidakhadiran jelang berlangsungnya jambore tersebut. Mereka beralasan Kabupaten Kampar masih dalam situasi panas.


"Mereka menyampaikan masih disiagakan untuk antisipasi demo yang hampir tiap hari terjadi di Kabupaten Kampar," terang mantan Kabiro Humas Setdaprov Riau tersebut.


Namun bagi Noverius, itu bukan menjadi alasan satu-satunya bagi mereka. Karena pada Jambore ini, kabupaten/kota hanya diminta mengirimkan 30 personil. "Sementara personil kan banyak, sara rasa juga tidak akan seluruhnya mengantisipasi demo atau kerusuhan," ujar Noverius.


Karena memang, Jambore ini diselenggarakan berdasarkan arahan untuk simulai dan latihan sebagai persiapan menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) mendatang.


Terlihat ada indikasi atau intervensi dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kampar untuk tidak mengirimkan personil Satpol PP mereka. Karena memang, keikutsertaan kabupaten/kota harus dilengkapi dengan izin dari kepala daerah masing-masing.


Masyarakat Kabupaten Kampar beberapa pekan terakhir terus melakukan aksi demo dan protes terhadap Bupati Kampar, Jefry Noer dan istrinya Eva Yuliana yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kampar.


Dimana Eva diduga melakukan penganiayaan terhadap salah satu warganya hanya gara-gara berebut lahan. Selain Eva, ajudan Jefry Noer, Veri juga diduga melakukan ancaman kepada korban tersebut dengan menodongkan pistol.


Kasus ini masih terus berlanjut, karena selain masyarakat, berbagai organisasi, lembaga dan ormas lainnya menyerukan tindakan tegas dan profesional dari pihak penegak hukum untuk adil dan bijaksana dalam menangani kasus ini.***