MEDAN, GORIAU.COM - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau (Gubri) H Arsyadjuliandi Rachman menyampaikan rencana aksi penyelamatan Sumberdaya Alam Sektor Kelautan pada Rapat Monitoring  dan Evaluasi Lintas Instansi Pusat dan Provinsi mengenai Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam Indonesia Sektor Kelautan di Ruang Rapat Martabe Kantor Gubernur Sumatera Utara, Selasa (24/3/2015).

Kegiatan yang ditaja Komisi Pemberantasan Komisi (KPK) ini merupakan tindaklanjut dari Nota Kesepakatan Rencana Aksi Bersama 20 Kementerian, 7 lembaga dan 34 Provinsi di Istana Negara 19 Maret 2015 lalu.

Dalam pemaparannya Plt Gubernur Riau menyampaikan Provinsi Riau telah melaksanakan rencana aksi untuk penyelamatan SDA Sektor Kelautan sesuai dengan Nota Kesepatan Pemerintah Pusat-Provinsi.

Ada 4 fokus rencana aksi yakni penyusunan tata ruang wilayah laut, penataan izin, pelaksanaan kewajiban para pihak dan pemberian dan perlindungan hak-hak masyarakat.

Dijelaskan Plt Gubri, Penyusunan tata ruang wilayah laut meliputi penyediaan informasi, pengintegrasian rencana tata ruang laut dengan kepentingan berbagai sektor. Sedangkan penataan perizinan yakni sistem ketatalaksanaan perizinan, Pemprov Riau lanjut Plt Gubri, telah dilakukan penataan.

"Dari empat fokus rencana aksi, Provinsi Riau komitmen untuk melaksanakan dan progresnya sudah kita sampaikan," ujar Plt Gubri.

Sementara itu Plt Ketua KPK Taufikurrahman Ruqi menjelaskan kegiatan ini merupakan upaya KPK dalam menjalankan fungsi trigger mechanism untuk mengatasi sejumlah persoalan pada pengelolaan SDA di beberapa sektor, sekaligus meningkatkan penerimaan negara demi kesejahteraan rakyat.

"Selama ini KPK selalu dikesankan dengan penindakan, ke depan kita fokus pada pencegahan, karena berdasarkan kajian kita, penindakan akan menyelamatkan Rp1,3 triliun sedangkan dengan pencegahan akan menyelamatkan Rp34 triliun uang negara," ujar Taufik.

Sebelumnya kata Ruqi, KPK telah melakukan di sektor mineral dan batubara, tidak semua eksportir batu bara melaporkan hasil ekspornya, baik kepada Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral maupun dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak.

"Ke depan sektor kelautan juga menjadi fokus kita, karena potensi sektor kelautan ini sangat besar untuk penerimaan negara," ujar Ruqi.

Selain Plt Gubri, Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno dan Wakil Gubernur Aceh Muzakir Manaf juga menyampaikan rencana aksi penyelamatan SDA Sektor Kelautan didaerahnya masing-masing. Rapat Gerakan Nasional Penyelamatan SDA sektor Kelautan juga dihadiri ketua BPKP Ardan Adiperdana, Dirjen Penangkapan Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan Roni Dwi Siswanto.***