JAKARTA – Gubernur Riau, Abdul Wahid, bersama seluruh bupati dan wali kota se-Riau, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Senin (5/5/2025). Kunjungan ini menjadi langkah konkret membangun sinergi antara pemerintah pusat dan daerah guna mempercepat pembangunan berkelanjutan di Riau.

Dalam pertemuan tersebut, Wahid menyampaikan berbagai usulan prioritas pembangunan. Mulai dari perbaikan infrastruktur, pemindahan Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II ke luar Kota Pekanbaru, hingga pembentukan kawasan industri terintegrasi.

“Banyak jalan rusak akibat truk Over Dimension Over Loading (ODOL), terutama yang digunakan oleh industri sawit tanpa izin. Dari 4 juta hektare lahan sawit di Riau, hanya 1,2 juta hektare yang berizin,” ujarnya.

Wahid menyebut pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan penuh untuk menangani persoalan ini. Karena itu, ia meminta peran Bappenas untuk mengkonsolidasikan langkah penanganannya secara nasional.

Terkait Bandara SSK II, Wahid menilai lokasi saat ini tidak lagi mendukung pertumbuhan jangka panjang karena berada di tengah kota. Ia mengusulkan pemindahan bandara ke kawasan luar kota demi pengembangan masa depan.

"Bandara sekarang tidak lagi cocok untuk perkembangan jangka panjang. Jika bisa dibantu pemindahannya ke lokasi baru, akan lebih baik," katanya.

Ia juga menawarkan gagasan integrasi kawasan industri Tenayan di Pekanbaru dengan kawasan ekonomi Siak Hulu di Kampar. Lokasi itu dinilai strategis karena sudah terhubung dengan exit tol Pekanbaru–Rengat dan Pekanbaru–Dumai.

“Kalau dua kawasan ini dikelola secara terpadu, akan lebih baik. Infrastruktur sudah mendukung dan sangat potensial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.

Gubernur turut menyoroti potensi kelapa sebagai komoditas unggulan di Indragiri Hilir, Pelalawan, dan Kepulauan Meranti. Ia mengusulkan pembentukan balai benih kelapa yang tahan terhadap intrusi air laut, serta menjadikan Riau sebagai pilot project pengembangan bibit unggul.

“Begitu air laut masuk, kelapa bisa mati dalam sehari. Kita butuh bibit yang bisa bertahan seminggu meski terendam. Ini penting untuk ketahanan komoditas,” ungkapnya.

Dalam hal penanganan kemiskinan ekstrem, Wahid menekankan pentingnya dukungan Bappenas untuk menuntaskan persoalan tersebut, terutama di Kabupaten Kepulauan Meranti yang sebagian besar wilayahnya merupakan lahan gambut.

“Kemiskinan ekstrem di sana tinggi karena aset tidak bisa dijadikan agunan akibat aturan pemerintah. Kita tak ingin masyarakat terus miskin hanya karena regulasi,” urainya.

Ia juga menyoroti pelaksanaan program prioritas nasional seperti makan bergizi gratis (MBG) yang masih terkendala di wilayah pedesaan. Ia mengusulkan pemanfaatan kantin sekolah sebagai solusi efisien dan cepat.

“Rata-rata sekolah sudah punya kantin. Kalau dimanfaatkan dengan standar tata kelola yang baik, bisa mendukung program ini secara cepat,” sebutnya.

Gubernur turut mengusulkan agar beberapa program pembangunan Riau masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Ia berharap kebun ilegal di kawasan hutan dapat diatur melalui regulasi retribusi agar memberi manfaat ke daerah.

“Seluruh bupati dan wali kota sepakat ini bisa menjadi pendapatan daerah jika dikelola sebagai retribusi, tentu kami akan sangat bersyukur,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Bappenas, Rachmat Pambudi, menegaskan pentingnya pembangunan daerah sebagai fondasi utama pembangunan nasional. Ia menyatakan komitmennya untuk memperkuat kerja sama pusat dan daerah.

“Saya ingin tidak ada lagi kemiskinan ekstrem di seluruh Indonesia. Mari kita saling bantu, bukan hanya pusat bantu daerah, tapi juga daerah bantu pusat,” tandasnya. ***