BAGANSIAPIAPI - Anggota DPRD Rohil Komisi B, Murkan Muhammad meminta agar Pemilihan Penghulu (Pilpeng) serentak jangan dipolitisir. Menurutnya ada beberapa laporan dari masyarakat yang mengatakan, bahwa mulai ada indikasi Pilpeng serentak kemungkinan politisir.

''Beberapa hari yang lalu, saya menerima masukan dari masyarakat bahwa ada dugaan Pilpeng seperti dipolitisir,'' kata Murkan pada hari Minggu (3/4/2016).

Laporan yang diterima politis Partai Demokrat ini adalah adanya pembatasan untuk menjadi calon penghulu yang maju dalam Pilpeng tersebut.

Laporan yang ia terima, ada calon yang tidak dibenarkan maju berhubung calon tersebut tidak berdomisili di desa pemilihan itu sendiri.

''Kita harus berpedoman kepada aturan dan UU, kalau yang bersangkutan tidak mempunyai KTP atau identitas desa yang bersangkutan, itu memang menyalahi, tapi identitas yang bersangkutan masih di desa tersebut hanya tidak berdomisili di desa itu,'' tambah Murkan.

Murkan mencurigai hal itu ada unsurepolitisirnya, sebagai usaha untuk membatasi gerakan calon yang berpotensi untuk maju sebagai penghulu.

Ia juga berharap panitia pemilihan bisa mencermati dan berpedoman dengan baik kepada undang-undang dan aturan yang berlaku.

Kepada masyarakat ia juga meminta untuk tidak ceroboh dalam memilih calon. Penghulu harus bisa memimpin desa dengan baik, berhubung kapasitas penghulu juga memanajemen dana ADD. ''Jika tidak orang yang tepat mengurus itu, nantinya malah ada penyelewangan dana ADD itu yang tidak kita inginkan,'' tutup Murkan. (Adv/DPRD)