PEKANBARU – Anggota DPRD Provinsi Riau, Androy Ade Rianda, mendesak Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau (Dispora) untuk segera mengambil langkah konkret terkait polemik pemilihan Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Riau yang hingga kini belum mencapai titik temu atau clear and clean.

Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu menegaskan, tidak ditandatanganinya ketetapan calon Ketua KONI Riau oleh Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) Khairul Fahmi berpotensi menimbulkan ketidakpastian kepemimpinan di tubuh organisasi olahraga tersebut. Kondisi ini, menurutnya, tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.

“Kalau ini terus dibiarkan, tentu akan berdampak pada stabilitas organisasi dan pembinaan olahraga kita. Kepastian nahkoda baru sangat krusial agar agenda dan program pembinaan tetap berjalan,” ujar Androy.

Ia menekankan bahwa KONI merupakan wadah pengabdian bagi dunia olahraga, bukan arena perebutan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

“KONI itu rumah bagi olahraga Riau, jangan dijadikan alat bagi kepentingan segelintir pihak. Kasihan atlet-atlet kita jika melihat kondisi yang tidak kunjung usai seperti ini,” tegasnya, Sabtu (28/2/2026).

Sekretaris Komisi II DPRD Riau tersebut juga mengkhawatirkan dampak polemik yang berlarut-larut terhadap cabang olahraga (cabor) serta KONI kabupaten/kota yang selama ini menggantungkan koordinasi dan dukungan pada tingkat provinsi.

Lebih lanjut, Androy menekankan pentingnya menjunjung tinggi sportivitas dalam setiap tahapan proses pemilihan. Ia mengimbau seluruh pihak yang terlibat untuk siap menerima hasil akhir demi kemajuan prestasi olahraga daerah.

“Siapa pun yang menang atau kalah harus saling merangkul demi visi besar olahraga Riau. Boleh memiliki jagoan masing-masing, namun jangan sampai mengorbankan jalannya organisasi,” pesannya.

Dalam hal ini, Dispora Riau sebagai perpanjangan tangan pemerintah diminta segera berperan aktif menjadi mediator guna menyelesaikan kemelut tersebut.

“Kita ingin ada kepastian kepemimpinan secepatnya. Jangan sampai pelaksanaan kegiatan olahraga terhambat hanya karena urusan administratif pemilihan yang tertunda-tunda,” pungkasnya. ***