PEKANBARU - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat saat ini tengah mempersiapkan agenda Musyawarah Daerah (Musda) dan Musyawarah Cabang (Muscab) di Provinsi Riau untuk menghadapi Pemilu 2024.

Ketua DPD Demokrat Riau, Asri Auzar, mengatakan pelaksanaan Musda dan Muscab ini merupakan instruksi dari DPP Demokrat dan juga hasil dari Kongres yang dihadiri oleh DPC dan DPD se-Provinsi Riau.

Disampaikan Asri, pelaksanaan musyawarah Demokrat sama dengan yang dilakukan partai lainnya, yaitu untuk mematangkan persiapan menghadapi pemilu 2024. Dan saat ini, baru 7 daerah yang selesai melaksanakan Musda.

"Jadi, ada 27 daerah lagi yang belum, termasuk Riau dan Insya Allah akhir tahun ini Musda dan Muscab itu sudah selesai, dan selanjutnya hasilnya bisa diserahkan pada DPP," ujarnya, Kamis (7/10/2021).

Ditanya kapan jadwal Musda, Asri mengaku belum bisa memastikan karena saat ini masih dalam tahap perencanaan. Jadwal akan disusun oleh DPD dan selanjutnya dimintai persetujuan oleh DPP.

Disingung terkait gugatan Moeldoko yang 'mengganggu' kepengurusan Demokrat dibawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Asri menyebut itu akan sedikit berpengaruh.

"Tentu punya pengaruh, pasti itu, namun sebagai partai yang independen, solid dan begitu besar, kami tidak memikirkan itu, yang penting konsolidasi kami berjalan sebaik-baiknya. Perintah Kongres dan DPP Demokrat akan kami jalankan sebaik-baiknya," terangnya.

Asri mengakui, kepengurusan Demokrat dibawah AHY saat ini digugat oleh Moeldoko di pengadilan. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah, secara legalitas yang diakui oleh pemerintah adalah Demokrat yang sah adalah yang diketuai oleh AHY.

Untuk diketahui juga kata Asri, Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) akan dilakukan bulan 8 tahun 2022. Artinya partai-partai yang akan masuk pemilu 2024 ditentukan apakah bisa mengikuti pemilu atau tidak.

"Sementara untuk partai-partai yang memenuhi kuota atau ambang batas parlemen tidak diikuti dalam SIPOL," tutupnya. ***