
PEKANBARU – Ratusan mahasiswa dari Universitas Riau (Unri) kembali menggelar unjuk rasa di depan Kantor DPRD Riau di Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, Kamis (16/4/2026).
Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa atribut berupa bendera organisasi kemahasiswaan masing-masing. Mereka menyuarakan sejumlah tuntutan kepada DPRD Provinsi Riau, meski diguyur hujan deras.
Pantauan di lapangan, massa aksi tetap bertahan dengan barisan rapi. Sementara itu, aparat dari Polresta Pekanbaru terlihat berjaga di depan gerbang untuk memastikan aksi berjalan kondusif.
Koordinator Lapangan aksi, Bismi Diwa Alhamda, mengatakan aksi ini merupakan tindak lanjut dari sejumlah demonstrasi sebelumnya yang dinilai belum membuahkan hasil.
“Kami sudah melakukan aksi yang serupa sebelumnya, namun hingga kini tidak ada hasilnya. Katanya wakil rakyat, tapi kenapa aspirasi kami tidak digubris,” ujar Bismi.Di tengah hujan, ia menyampaikan tuntutan utama mahasiswa, yakni mendesak dilakukannya reformasi di tubuh TNI dan Polri.
“Kami meminta agar segera dilakukan reformasi TNI-Polri. Kami tidak ingin lagi ada tindakan aparat yang represif dan menindas rakyat, bahkan menghilangkan nyawa rakyat sendiri. Sementara tugas mereka adalah mengayomi dan melindungi,” tegasnya.
Selain itu, mahasiswa juga mendesak DPRD Riau untuk meneruskan aspirasi ke pemerintah pusat agar melakukan evaluasi terhadap sejumlah program nasional, seperti program Makanan Bergizi Gratis (MBG), koperasi Merah Putih, serta audit kewenangan TNI.
Tak hanya itu, mereka meminta Pemerintah Provinsi Riau melakukan audit menyeluruh terhadap izin pengelolaan konversi lahan Hutan Tanaman Industri (HTI).
Mahasiswa juga mendorong DPRD Riau agar menyampaikan kepada DPR RI untuk merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), khususnya terkait Dana Bagi Hasil (DBH), agar lebih adil bagi daerah penghasil.
Dalam tuntutan lainnya, mahasiswa meminta DPRD Riau meningkatkan pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan.
Mereka juga mendesak agar DPRD Riau mendorong pemerintah pusat mengevaluasi kinerja Kementerian HAM RI dalam menjamin kebebasan berpendapat.
Dari pantauan di lokasi, aksi mahasiswa masih berlangsung. Terlihat Wakil Ketua DPRD Riau Ahmad Tarmizi berada di tengah aksi, namun belum sempat menerima aspirasi politisi PKS itu beranjak ke mesjid DPRD Riau untuk menunaikan shalat Ashar. ***