BAGANSIAPIAPI - Imbas dari defisit anggaran sebesar Rp 812 miliar di Kabupaten Rokan Hilir mengakibatkan terjadinya pengurangan terhadap sejumlah program pembangunan yang telah dianggarakan dalam APBD Rohil. Sehingga ditenggarai akan membingungkan pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan yang sudah dianggarakan sebelumnya.

Saat ini Rohil sedang menggesa berbagai kegiatan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Anggota DPRD Rohil H Jaerli Silalahi, menyampaikan gagasan sederhana tentang bagaimana cara mengelola anggaran pasca defisit yang dialami oleh Kabupaten Rohil.

“Hal-hal yang tidak sangat penting itu bukan berarti tidak penting, itu bukan dihentikan tapi diutamakan mana yang lebih penting itu menjadi skala prioritas. Yang lain akan dikerjakan sesuai dengan kebutuhan dan anggaran yang ada, “kata H Jaerli Silalahi pada hari Jumat (15/4/2016)

Jaerli menambahkan bahwa penyebab terjadi defisit anggaran bukan karena berkurangnya Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas yang dimiliki Rohil, tetapi efek dari merosotnya harga minyak mentah dunia.

Sejauh ini ketergantungan Rohil dengan DBH Migas sebagai tulang punggung Rohil untuk APBD daerah, sebagai sumber penghasil utama. Untuk itu pemerintah harus mampu menggali pendapata daerah dari sumber lainnya yang memanf belum tergarap maksimal.

“Pemerintah jangan hanya berpatokan pada DBH, tapi harus optimalisasikan dari yang lainnya. Seperti dari pajak bumi dan bangunan, perkebunan-perkebunan pariwisata, pajak air bawah tanah, dan pajak parker. Dengan memaksimalkan ini akan menolong PAD kita,” tutupnya. ( Adv/DPRD)