PEKANBARU – Komisi III DPRD Riau menyoroti anomali dalam penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit yang diterima Provinsi Riau. Di tengah meningkatnya ekspor kelapa sawit dan status Riau sebagai daerah penghasil sawit terbesar di Indonesia, nilai DBH Sawit yang diterima justru mengalami penurunan drastis, dari sekitar Rp70 miliar menjadi hanya Rp30 miliar.

Persoalan tersebut mengemuka dalam rapat pembahasan pendapatan daerah yang melibatkan Biro Ekonomi Setdaprov Riau, Badan Pusat Statistik (BPS) Riau, Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau, Kamis (11/6/2026).

Anggota Komisi III DPRD Riau, Abdullah, mempertanyakan kondisi tersebut karena dinilai tidak sejalan dengan kontribusi besar Riau terhadap industri sawit nasional.Menurut Abdullah, penurunan DBH Sawit di saat ekspor terus bertumbuh merupakan fenomena yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian Keuangan.

“DBH Sawit ini memang perlu kami pertajam analisanya dan melakukan koordinasi dengan Menteri Keuangan. Karena di dalam peraturan pemerintah, bagian daerah itu sebesar 4 persen. Namun dengan pertumbuhan ekspor yang semakin tinggi, justru terjadi penurunan pada DBH Sawit. Ini menjadi salah satu anomali yang perlu dicermati,” ujar Abdullah usai rapat.

Ia menegaskan bahwa DPRD Riau akan mendorong adanya rekonsiliasi data antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat guna memastikan mekanisme perhitungan dan distribusi DBH Sawit berjalan secara transparan dan sesuai regulasi.

“Kita perlu melakukan rekonsiliasi data, bagaimana supaya DBH Sawit ini bisa meningkat. Apalagi Riau merupakan produsen sawit terbesar di Indonesia. Intinya, kita akan mendorong dan membahas lebih lanjut bersama kementerian terkait,” katanya.

Abdullah menilai persoalan tersebut tidak hanya menyangkut angka penerimaan daerah, tetapi juga berkaitan dengan keadilan fiskal bagi daerah penghasil yang selama ini menjadi penopang utama industri sawit nasional.

Sektor perkebunan kelapa sawit sendiri merupakan salah satu penggerak utama ekonomi Riau. Karena itu, DPRD Riau berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian lebih terhadap daerah penghasil agar manfaat ekonomi dari komoditas strategis tersebut dapat dirasakan secara lebih optimal.

Dengan kontribusi yang sangat besar terhadap produksi dan ekspor sawit Indonesia, Riau menilai sudah sewajarnya memperoleh porsi penerimaan yang lebih proporsional guna mendukung pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah sentra perkebunan.

“Jangan sampai produksi dan ekspor terus meningkat, tetapi daerah penghasil justru menerima bagian yang semakin kecil. Ini yang ingin kita telusuri bersama pemerintah pusat,” tegas Abdullah. ***