PEKANBARU - Bupati Siak, Syamsuar, meluapkan kekecewaanya lantaran belum adanya solusi konkret untuk Badan Operasional Bersama PT Bumi Siak Pusako (BOB PT BSP)-Pertamina Hulu. Pasalnya, hingga kini Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dirasa masih ngambang dalam memberi solusi terkait sumber gas yang akan dipakai oleh BOB PT BSP-Pertamina Hulu.

"Tadinya saya sangat berharap ada solusi konkret. Sebab kebijakan ada di tangan SKK Migas," ungkap Syamsuar, Kamis (17/3/2016), saat mengikuti rapat koordinasi dan supervisi sektor migas yang ditaja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), di Balai Serindit, Pekanbaru.

Bupati Siak tersebut juga mempertanyakan soal sumber gas yang bisa dipakai untuk mengoperasikan sejumlah turbin di BOB-BSP-Pertamina Hulu. Sebab sampai sekarang hanya 4 turbin yang bisa hidup dari 6 turbin yang ada.

Begitu juga dengan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin dan Gas (PLTMG) yang ada di Rawa Minyak Sungai Apit. Dari 14 pembangkit yang ada, cuma dua yang bisa hidup. Belum lagi persoalan izin pengeboran cadangan minyak di kawasan Suaka Margasatwa Danau Zamrud yang mencapai 55 juta barrel itu.

"Inikan permasalahan yang sangat serius. Ketika perusahaan daerah kita sudah investasi untuk membuat turbin, gas tak cukup. Begitu juga dengan PLTMG. Saya sangat berharap ada solusi untuk ini," kata Syamsuar.

Sementara itu, Wakil Kepala SKK Migas, M I Zikrullah, menyebut bahwa tadinya gas untuk BOB-BSP-Pertamina Hulu bisa disuplay dari PT Energi Mega Persada (EMP), akan tetapi gasnya kurang. "Untuk itu dicoba dari Petro Selat, ternyata ada persoalan jaringan pipa. Tapi kita punya alternatif lain kok. Kita akan coba ambil dari bawah," katanya tanpa merinci dari bawah mana.

Lantas soal listrik, kata Zikrullah, SKK Migas akan memberikan perhatian khusus. "Ini kita prioritaskan. Tapi lagi-lagi itu tadi, EMP masih kesulitan menambah produksi. Yang baru bisa disuplay hanya sekitar 1,8 Million Standard Cubic Feet per Day (MMSCFD). Sementara kita butuh 5-6 MMSCFD," katanya.

Dilain pihak, Dirjen Migas Wiradmaja juga mengatakan hal yang sama mengenai persoalan listrik. Ia malah meminta supaya Bupati Siak segera mengirim kepala dinas untuk diskusi lebih detil.

"Yang akan didiskusikan itu bukan cuma yang sedang digarap sekarang, tapi untuk yang lima tahun ke depan. Biar bisa kita siapkan gas dan infrastrukturnya," katanya. ***