PEKANBARU - Upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau terus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor. Langkah ini diambil guna memastikan setiap potensi titik api dapat dipadamkan sedini mungkin sebelum membesar dan meluas ke area lain.

Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto menegaskan bahwa sinergi seluruh pihak merupakan kunci utama dalam menjaga wilayahnya dari ancaman karhutla. Penanganan bencana ini tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif dari seluruh elemen masyarakat.

"Alhamdulillah, kami berkolaborasi antara pemerintah, TNI, Polri, Manggala Agni hingga masyarakat di Provinsi Riau terus menggalakkan jangan membakar hutan. Kita terus berkoordinasi untuk menjaga situasi," ungkap Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto saat berada di Polda Riau, Kamis (20/8/2026).

Maklumat Larangan Membakar Lahan

Sebagai bentuk penegasan, Pemerintah Provinsi Riau bersama forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) telah mengeluarkan maklumat larangan membakar hutan dan lahan. Imbauan tersebut disepakati melalui koordinasi bersama pemerintah kabupaten dan kota, Pangdam, Kapolda, tokoh masyarakat, hingga Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR).

"Maklumat inilah yang pemerintah, lembaga, dan organisasi pegang bersama. Kalau misal ada terjadi satu atau dua permasalahan karhutla dalam wilayah ini, kita langsung menanganinya," tegasnya.

Dukungan penuh dari aparat penegak hukum dan petugas pemadam di lapangan dinilai memiliki peran besar. Kesiapsiagaan bersama ini mampu mempercepat respons sehingga kondisi Bumi Lancang Kuning tetap aman dan terkendali.

"Yang penting kami di sini semuanya berkolaborasi. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pangdam dan Kapolda beserta jajarannya ini luar biasa, tanpa dukungan mereka Riau tidak aman," urainya.

Pantau Titik Panas Secara Waktu Nyata

Selain mengandalkan koordinasi langsung di lapangan, tim gabungan juga memanfaatkan teknologi pemantauan jarak jauh bernama Dashboard Lancang Kuning. Sistem ini memungkinkan seluruh instansi memantau informasi kemunculan titik panas secara cepat.

"Jadi di Polda, Kodam, Kantor Gubernur, hingga BPBD ada aplikasi itu sehingga kami bisa memantaunya. Begitu nampak ada hotspot, kami segera mengirim tim ke sana," paparnya.

Kecepatan Respons dan Peran Masyarakat

Kecepatan mendeteksi dan merespons titik panas menjadi bagian terpenting agar api tidak berkembang menjadi bencana yang lebih besar. Oleh karena itu, pemantauan dilakukan secara terus-menerus dengan melibatkan semua unsur yang memiliki kewenangan penanganan.

Lebih jauh, kolaborasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya karhutla. Partisipasi warga dinilai sebagai strategi pencegahan yang tidak terpisahkan, terutama dalam memastikan tidak ada aktivitas pembukaan lahan dengan cara dibakar.

"Yang penting kami antara TNI, Polri, hingga masyarakat terus melakukan kolaborasi. InsyaAllah Riau ini bisa terjaga dengan baik," pungkasnya. ***