PEKANBARU - Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau terus ditekan melalui sinergi lintas instansi. Menggandeng aparat keamanan hingga pelaku usaha, Pemerintah Provinsi Riau menyusun strategi penanganan darurat dan terpadu dalam Rapat Koordinasi yang digelar di markas Polda Riau, Kamis (27/8/2026).

Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto menilai forum tersebut menjadi landasan penting untuk menyamakan gerak cepat seluruh pemangku kepentingan di garis depan pemadaman.

"Forum ini sangat penting karena mempertemukan pemerintah, TNI, Polri, pelaku usaha, serta seluruh pemangku kepentingan dalam satu tujuan memastikan karhutla dapat kita cegah sedini mungkin dan kita tangani secara cepat," terang SF Hariyanto.

Dalam pertemuan tersebut, ia kembali mengingatkan instruksi Presiden RI, Prabowo Subianto saat berkunjung ke Bumi Lancang Kuning. Kepala negara memberikan apresiasi khusus atas kerja keras tim gabungan di Riau yang berhasil menekan angka kebakaran lahan melalui pendekatan kolektif.

"Sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto, beliau memberikan apresiasi atas kerja bersama dan semangat gotong royong kita. Pesan kunci yang disampaikan adalah gotong royong," ungkapnya.

Menurut Hariyanto, keberhasilan mengatasi kabut asap di Riau tidak bisa diklaim oleh satu institusi semata. Hal itu murni hasil kolaborasi dari seluruh elemen masyarakat. "Keberhasilan ini bukanlah milik perorangan atau bukan hanya keberhasilan TNI, Polri, dan pemerintah saja. Melainkan keberhasilan kita bersama seluruh elemen masyarakat Riau," tambahnya.

Deteksi Dini dan Sanksi Tegas

Fokus utama pencegahan kini diarahkan pada respons seketika terhadap kemunculan indikasi api awal. Tim patroli darat dan udara diinstruksikan untuk tidak menyepelekan laporan sekecil apa pun di kawasan rawan gambut maupun perkebunan.

"Kita tidak boleh menunggu satu titik panas berkembang menjadi kebakaran. Satu titik pun tidak boleh dibiarkan. Jika tampak indikasi atau bercak api, harus segera diselesaikan dan ditindaklanjuti di lapangan," tegasnya.

Selain kecepatan respons, Pemprov Riau menginginkan pencegahan dibangun sebagai sebuah sistem mitigasi yang permanen. Upaya ini harus berjalan beriringan antara edukasi masif di tingkat akar rumput dan penegakan hukum yang tidak pandang bulu terhadap pelaku pembakaran.

"Presiden juga menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat serta penegakan hukum yang tegas terhadap pembakaran yang dilakukan secara sengaja maupun karena kelalaian. Ingat, edukasi harus tetap menjadi prioritas utama," urainya.

Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus turun ke desa-desa memberikan pemahaman akan bahaya karhutla bagi kesehatan publik dan roda ekonomi regional.

"Alhamdulillah, kita semua terus berkomitmen melibatkan diri untuk mengedukasi masyarakat. Arahan Presiden tersebut menjadi dasar dalam merumuskan kesiapan dan tindakan kita di lapangan melalui rakor hari ini," pungkasnya. ***