TEMBILAHAN – Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.

Forum yang berlangsung di Kantor Bappeda Inhil, Jalan Akasia, Tembilahan, Kamis (13/3/2025) ini dibuka oleh Bupati Inhil, Herman, dan dihadiri Ketua DPRD Inhil, Iwan Taruna, jajaran OPD, serta camat, lurah, dan kepala desa yang mengikuti secara daring.

Dalam sambutannya, Herman menegaskan bahwa RKPD 2026 merupakan tahun terakhir dari RPJPD 2024-2026 serta awal penyusunan RPJMD 2025-2029. Oleh karena itu, perencanaan harus dilakukan secara cermat, tepat, dan prosedural agar mampu menjawab tantangan pembangunan daerah.

"APBD Kabupaten Inhil saat ini sebesar Rp1,7 triliun, dengan belanja tetap Rp1,1 triliun dan sisa Rp633,3 miliar. Seluruh OPD diminta memaksimalkan pemanfaatannya guna mendukung visi Indragiri Hilir Hebat, Gemilang dengan Pertanian Terpadu menuju Masyarakat Sejahtera," ujar Herman.

Strategi dan Prioritas Pembangunan RKPD 2026

- Peningkatan kualitas dan akses layanan kesehatan serta pendidikan.

- Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan produktivitas kerja.

- Pengembangan potensi agroindustri daerah.

- Pengendalian inflasi dan penguatan ekonomi daerah.

- Optimalisasi pendapatan asli daerah, terutama melalui pajak bumi dan bangunan.

Herman juga menegaskan pentingnya efisiensi belanja daerah, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri.

"Pemkab Inhil akan mengurangi pengeluaran non-prioritas, meningkatkan efisiensi operasional, serta memastikan anggaran digunakan untuk program yang berdampak langsung bagi masyarakat," tegasnya. ***