JAKARTA – Utusan Khusus Presiden untuk Energi dan Lingkungan, Hashim Djojohadikusumo, memberikan sinyal kuat bahwa Presiden Prabowo Subianto akan kembali melakukan pembersihan besar-besaran di jajaran birokrasi dan sektor swasta. Langkah ini menyasar oknum yang dianggap sebagai 'telur busuk' dan penghambat laju pertumbuhan ekonomi nasional.

"Sekarang, tinggal masalah membersihkan telur-telur busuk ini. Terus terang, akan ada pejabat yang dicopot, saya rasa denda sangat besar akan dijatuhkan," ujar Hashim Djojohadikusumo dalam forum China Conference Southeast Asia di St Regis Jakarta, Selasa (10/2/2026) malam.

Pernyataan tegas ini muncul saat Hashim Djojohadikusumo menjawab pertanyaan terkait mundurnya sejumlah pejabat kunci di Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia. Adik kandung Prabowo itu menekankan bahwa pemerintah tidak akan ragu mengejar oknum elite yang terlibat praktik kriminal maupun perusakan lingkungan.

Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan bahwa momentum pembersihan birokrasi ini sudah dimulai. Ia memberi sinyal akan ada lebih banyak kepala lembaga yang dicopot sebagai bentuk pertanggungjawaban atas inefisiensi serta dugaan pelanggaran hukum.

Ketegasan di sektor lingkungan dicontohkan melalui pencabutan izin 28 perusahaan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Perusahaan tersebut terindikasi kuat terlibat kerusakan lingkungan yang merenggut ribuan nyawa.

"Data yang digunakan sangat akurat, mulai dari fotografi satelit, drone, hingga bukti lapangan. Meskipun beberapa perusahaan ini memiliki koneksi dengan elite yang kuat, Presiden tetap mengambil tindakan tegas," jelasnya.

Ia menambahkan, meski terdapat proses peninjauan kembali bagi perusahaan, prinsip utamanya adalah keadilan yang presisi. Pemerintah mengklaim tidak akan mencabut izin secara serampangan hanya karena tekanan massa.

Selain masalah lingkungan, tindakan tegas ini juga mengincar pelaku manipulasi di pasar modal. Hashim Djojohadikusumo menyoroti nasib investor ritel dan masyarakat kecil yang kerap menjadi korban praktik goreng saham yang tidak wajar.

"Saya bukan Jaksa Agung, namun jika ada orang yang bertanggung jawab atas perilaku kriminal yang merugikan investor kecil, segala kemungkinan terbuka lebar. Semua opsi ada di atas meja," tegasnya.

Langkah berani ini dinantikan publik sebagai pembuktian apakah pemerintah benar-benar mampu menyentuh oknum elite yang selama ini sulit dijangkau hukum demi memulihkan kepercayaan pasar dan keadilan sosial.***