SELATPANJANG – Ancaman abrasi yang terus menggerus garis pantai di Pulau Rangsang kembali menjadi sorotan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mendampingi langsung kunjungan kerja Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) RI ke Kecamatan Rangsang Barat dan Kecamatan Rangsang Pesisir, Kamis (12/2/2026), untuk melihat kondisi terkini di lapangan.

Bupati Kepulauan Meranti melalui Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Kepulauan Meranti, Tengku Arifin, ikut menyertai rombongan dalam peninjauan sejumlah titik abrasi yang dinilai kian mengkhawatirkan.

Lokasi pertama yang ditinjau adalah Desa Anak Setatah, Kecamatan Rangsang Barat. Di desa ini, sekitar 128 hektare lahan sawah berada di tepian laut, hanya dipisahkan oleh tanggul sederhana. Kondisi tersebut membuat kawasan pertanian rawan terdampak bila tanggul tak mampu menahan tekanan gelombang.

Kepala Bagian Perbatasan Setdakab Kepulauan Meranti, Gilang Wana Wijaya, menjelaskan bahwa panjang garis pantai desa tersebut mencapai kurang lebih 5 kilometer. Dari jumlah itu, sekitar 3,5 kilometer sudah diperkuat dengan penanaman mangrove, sementara 1,5 kilometer lainnya yang berada di sekitar areal persawahan masih menjadi titik rawan.

"Upaya penanaman mangrove terus dilakukan dari tingkat desa hingga kabupaten. Namun setiap akhir tahun, terutama saat Desember ketika angin kencang dan gelombang tinggi datang, mangrove yang baru ditanam kerap rusak dan hanyut," ungkap Gilang.

Ia menilai pembangunan batu bronjong atau pemecah ombak permanen menjadi solusi yang lebih efektif untuk melindungi kawasan pertanian tersebut. Menurutnya, pengamanan lahan sawah ini sejalan dengan program Asta Cita Presiden dalam mendukung ketahanan dan swasembada pangan. Jika tanggul jebol dan air laut masuk, produktivitas pertanian bisa lumpuh.

Rombongan kemudian melanjutkan peninjauan ke Desa Kedabu Rapat dan Desa Tanah Merah di Kecamatan Rangsang Pesisir. Camat Rangsang Pesisir, Syaherullah, menyebut abrasi di wilayahnya kerap meningkat setiap akhir tahun saat angin utara bertiup kencang.

"Desember lalu terjadi longsor pantai hingga kurang lebih 10 meter di beberapa titik akibat gelombang kuat," jelasnya.

Plt Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP, Siti Metrianda Akuan, menyampaikan bahwa penanganan kawasan tersebut sebenarnya telah masuk dalam agenda pembangunan nasional periode 2020–2024. Namun karena belum sepenuhnya tuntas, masih terdapat wilayah yang membutuhkan perhatian lanjutan.

"Kami mencatat kondisi riil di lapangan pada 2026 ini, terutama tingkat keparahan abrasi di Rangsang Barat dan Rangsang Pesisir. Ini akan kami laporkan kembali agar mendapat penanganan berkelanjutan," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa Pulau Rangsang bersama Pulau Bengkalis dan Pulau Rupat merupakan kawasan prioritas nasional di wilayah perbatasan. Selain berdampak pada kehidupan masyarakat pesisir, abrasi juga menyangkut batas teritorial dan kedaulatan negara.

Sementara itu, Tengku Arifin menyampaikan apresiasi atas kehadiran BNPP yang turun langsung meninjau kondisi di lapangan. Ia berharap kunjungan tersebut menjadi langkah konkret untuk mempercepat dukungan pemerintah pusat, terutama dalam pembangunan infrastruktur pengamanan pantai yang membutuhkan anggaran besar.

"Perlindungan pesisir bukan hanya soal keselamatan warga dan keberlangsungan lahan pertanian, tetapi juga soal menjaga batas negeri. Kami berharap hasil peninjauan ini dapat segera ditindaklanjuti dengan program yang komprehensif dan berkelanjutan," tegasnya.

Kunjungan itu turut dihadiri jajaran BNPP RI, staf ahli bupati, para kepala bagian di lingkungan Setdakab Kepulauan Meranti, camat, kepala desa, serta unsur masyarakat setempat yang berharap abrasi tak lagi menjadi ancaman tahunan di pesisir Pulau Rangsang. ***