PEKANBARU, GORIAU.COM - Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Drs H Zulher MS, Senin (27/1/2014) menerima kunjungan petani swadaya yang tergabung dalam Himpunan Kerukunan Petani Perkebunan (HKP2) Kabupaten Rokan Hilir yang dipimpin ketuanya Yanto serta Ketua Gapoktan Sukamaju, Syahbudi, Ketua Gapoktan Budi Makmur, Sukatno, Ketua Usaha Desa (UD) Dino Tani, Wagimin dan Ketua KUD Pancit Jaya, Wagimin.

Saat bertandang ke Kantor Disbun ini, mereka menyampaikan aspirasi mereka kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau tentang usulan pembangunan usaha perkebunan petani swadaya di dua kecamatan yaitu kecamatan Bagan Sinembah dan Simpang Kanan.

Yanto, selaku Ketua HKP2 menyatakan bahwa serapan pembangunan usaha perkebunan di dua kecamatan tersebut tergolong kecil.

Yanto menyatakan bahwa ada 4 usulan pembangunan usaha perkebunan yang mereka usulkan yaitu pertama, panambahan kuota pupuk bersubsidi. Dia menyatakan petani di dua kecamatan tersebut yang tergabung dalam HKP2 yaitu 8.600 petani yang tergabung ke dalam 40 Gapoktan. Menurutnya kebutuhan pupuk bagi 8.600 petani tersebut yaitu 21.000 ton sedangkan selama ini yang terealisasi tidak sampai 200 ton.

Kedua, bibit kelapa sawit dan karet yang dikelola oleh petani kurang bagus hingga mengakibatkan produktifitas kebun pun tidak bagus. Untuk itu dia berharap Disbun Riau dapat mengusulkan penambahan menyalurkan bibit berkualitas dalam bentuk penggantian bibit palsu.

''Untuk petani swadaya, hampir 99 persen bibitnya itu dipertanyakan kualitas. Untuk itu kami berharap adanya perhatian Disbun Riau akan hal itu,'' uujar Yanto.

Ketiga, Jalan Usaha Tani (JUT) di dua kecamatan tersebut tergolong tidak baik karena selama ini dipakai oleh petani untuk mengangkat hasil perkebunan, sedangkan perawatannya sangat minim hingga menyebabkan JUT tersebut tidak bisa lagi membawa hasil perkebunan ke tempat penjualan.

Keempat, pengadaan alat berat untuk kebutuhan petani. Yanto menyatakan bahwa alat berat itu dibutuhkan jika suatu waktu jalan usaha tani atau yang lainnya rusak.

''Bantuan dari pemerintah tersebut tidak akan selalu ada tiap tahunnya. Untuk itu kita memberi solusi kepada pihak pemerintahan agar disediakan sebuah alat berat yang stand by jika suatu waktu dibutuhkan,'' terang Yanto.

Sementara itu Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau Drs H Zulher MS, menyatakan bahwa dia menyambut baik keinginan para petani tersebut. Untuk menyelesaikan masalah mereka, Zulher menyarankan kepada mereka untuk segera membuat usulan proposal yang ditujukan kepada pihak pemerintah kabupaten dan ditembuskan kepada Disbun Riau.

Untuk pupuk bersubsidi dia menyarankan untuk segera membuatkan Rencana Defenitit Kegiatan Kelompok (RDKK) dan diberikan kepada distributor.

''Kita berharap sesuai dengan usulan kita pada akhir tahun 2013 kepada pemerintah pusat untuk menambah kuota pupuk bersubsidi untuk Riau. Jika Usulan itu dapat direalisasikan, maka alokasi pupuk bersubsidi yang diterima oleh petani akan semakin besar,'' ujarnya.

Untuk penggantian bibit palsu atau peremajaan dan perluasan kebun petani swadaya dia menyarankan juga untuk segera membuat proposalnya.

Sedangkan untuk Jalan Usaha Tani dan Pengadaan Alat berat dia akan mengkaji lagi kebutuhan petani seluruh kabupaten kota di Riau. Jika anggaran memungkinkan, maka Disbun Riau akan mengusulkan pada tahun anggaran 2015. Dia beralasan bahwa pengadaan alat berat dan jalan usaha tani tersebut banyak diminati oleh Gapoktan se-Riau. Untuk itu tim Disbun Riau akan melakukan pengecekan ke lapangan, Gapoktan/daerah mana saja yang berhak menerimanya.

''Kita harus akui, anggaran yang kita kelola tidak banyak. Maka kita akan membantu Gapoktan atau Daerah mana yang lebih mendesak,'' ujar Zulher. (rls)