PEKANBARU – Masalah terkait perbedaan besaran tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di Pemerintah Provinsi (Pemprov) antara pejabat struktural dan fungsional dalam grade yang sama telah menimbulkan permasalahan yang serius.

Distribusi yang tidak adil dari TPP ini telah menyebabkan kesenjangan di antara dua kubu di dalam tubuh Pemprov itu sendiri. Selain itu, kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dibawah juga terganggu karena ketidakmerataan TPP.

Menurut Dr. Andree Armilis, pengamat dari Universitas Islam Riau (UIR), permasalahan ini tidak bisa diabaikan karena dapat berdampak pada hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Meskipun Andree tidak mengatakan bahwa terdapat korupsi dalam kasus ini, ia berpendapat bahwa hal ini bisa dikaitkan dengan penyelewengan yang tidak adil.

Andree yang juga pernah menjabat sebagai Wakil Rektor 3 Universitas Abdurrab itu, juga menegaskan bahwa kenaikan kinerja pejabat struktural setelah adanya TPP tidak menjamin kinerja yang baik di level eselon rendah, yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.

Hal ini dapat menyebabkan penurunan kinerja, terutama jika distribusi TPP yang tidak adil dibiarkan terus berlangsung.

Oleh karena itu, Andree menyarankan agar Gubernur tidak main aman dan mesti segera mengambil tindakan untuk menyelesaikan masalah ini. Jika tidak, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah bisa terus merosot dan hal ini sangat berbahaya.

Dalam mengatasi masalah TPP di Pemprov, diperlukan upaya untuk memastikan bahwa distribusi TPP adil dan merata sehingga tidak menimbulkan kesenjangan yang merugikan.

''Hal ini juga akan membantu meningkatkan kinerja ASN secara keseluruhan dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,'' tutupnya. ***