BENGKALIS - Kabupaten Bengkalis menjadi satu-satunya wilayah di Provinsi Riau yang ditetapkan sebagai salah satu Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Prioritas Tahun 2020 – 2024.

Hal itu sebagaimana yang ditetapkan oleh Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional melalu surat bernomor : B.055/M.PPN/D.2/PP.03.03/01/2020 tertanggal 21 Januari 2020 yang ditandatangani Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Suharsono Manoarfa.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bengkalis, Hadi Prasetyo melalui Sekretaris, Rinto mengucapkan rasa syukur karena Kabupaten Bengkalis masuk ke salah satu wilayah PKSN prioritas di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 bersama 17 wilayah lainnya di seluruh Indonesia. Untuk di pulau Sumatra ada 3 wilayah yakni di Aceh di Kota Sabang, Riau di Kabupaten Bengkalis, dan Kepulauan Riau di Natuna.

“Tentunya kita sangat bersyukur sekali dengan ditetapkannya Kabupaten Bengkalis sebagai satu satunya daerah di Provinsi Riau sebagai pusat strategis kegiatan strategis nasional, dan ini menjadi harapan besar bagi Bappeda dan butuh dukungan dari Pemerintah Provinsi Riau untuk bersama-sama berakselerasi kepada kementerian dan lembaga,” ungkap Rinto, Rabu (5/2/2020).

Tentunya dengan penetapan PKSN ini akan banyak agenda dan program strategis yang akan dikerjakan selama RPJMN 2020 -2024 nantinya.

"Harapannya komunikasi bersama kementerian dan lembaga terkait di Jakarta akan segera dilakukan, sebagaimana diketahui Kabupaten Bengkalis memiliki 5 lokasi prioritas yakni kecamatan Bengkalis, Bantan, Bandar Laksamana, Rupat dan Kecamatan Rupat Utara," imbuhnya.

Rinto juga menambahkan salah satu hal yang menjadi fokus dalam program prioritas ini adalah masalah penanganan abrasi yang luar biasa di Kabupaten Bengkalis terjadi saat ini, selanjutnya rencana Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Desa Selatbaru Kecamatan Bantan yang menjadi salah satu target oleh pemerintah pusat untuk menyiapkan PLBN.

"Dan tak kalah penting adalah terkait pemberdayaan ekonomi masyarakat di daerah pesisir," pungkas Rinto.***