
TELUKKUANTAN – Kementerian Pekerjaan Umum telah merencanakan alokasi anggaran sekitar Rp120 miliar untuk pembangunan kawasan Tepian Narosa. Namun, pelaksanaan proyek tersebut masih tertunda akibat belum ditetapkannya Tepian Narosa sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).
Demikian disampaikan Plt Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, Muklisin saat memberikan sambutan pada acara pembukaan Festival Pacu Jalur 2026, Rabu (19/8/2026) siang di Telukkuantan.
"Melalui Sekretaris Deputi Event Kementerian Pariwisata RI yang hadir, kami memohon agar sepanjang Tepian Narosa ini dapat secepatnya ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional," kata Muklisin.
Ia menambahkan, penetapan status KSPN akan memungkinkan penggunaan anggaran APBN untuk membangun infrastruktur pendukung, termasuk proyek Waterfront City di sepanjang kawasan sungai tersebut.
Selain mendorong peran pemerintah pusat, Muklisin menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Riau atas dukungan finansial sebesar Rp1,45 miliar untuk penyelenggaraan Festival Pacu Jalur 2026. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada jajaran DPR RI, khususnya anggota DPR RI, atas pengawalan aspirasi pembangunan daerah.
Muklisin menekankan bahwa Pacu Jalur bukan sekadar perlombaan olahraga air, melainkan warisan budaya bernilai luhur yang mencerminkan gotong royong, disiplin, dan persatuan masyarakat Kuansing.
"Satu jalur tidak akan mampu bergerak cepat hanya dengan satu orang. Ia membutuhkan puluhan anak pacu yang mendayung dengan irama dan tujuan yang sama. Inilah filosofi besar yang ingin terus kita hidupkan," ujarnya.
Ia berharap perhelatan tingkat nasional ini dapat menggerakkan roda ekonomi daerah melalui penguatan UMKM, perluasan lapangan usaha, serta peningkatan sektor pariwisata lokal. Muklisin turut mengimbau masyarakat Kuansing untuk menjadi tuan rumah yang ramah dan menjunjung tinggi nilai-nilai adat budaya Melayu selama festival berlangsung.
Turut hadir dalam acara pembukaan tersebut Plt. Gubernur Riau beserta jajaran pejabat Pemprov Riau, perwakilan Kementerian Pariwisata RI, unsur Forkopimda, serta tokoh masyarakat setempat.***