JAKARTA - Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menemui Presiden, Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (21/5/2026). Kedatangannya membawa dokumen penting berisi daftar 10 perusahaan besar yang diduga kuat melakukan manipulasi faktur perdagangan ekspor atau under invoicing.

Purbaya mengatakan agenda utamanya siang itu adalah memenuhi undangan makan siang bersama anggota kabinet.

"Diundang makan siang, Pak Menteri kelihatannya ya," ujar Purbaya.

Meski agenda utamanya bukan rapat khusus, laporan berisi eksportir nakal tersebut sengaja disiapkan sebagai antisipasi jika Presiden menagih data pembenahan birokrasi dan pencegahan manipulasi ekonomi.

"Jaga-jaga kalau ditanya, jangan sampai enggak bisa," jelasnya.

Dokumen tersebut merupakan hasil uji petik atau check sound secara acak terhadap tiga pengapalan. Seluruh perusahaan yang masuk daftar hitam itu bergerak di sektor industri kelapa sawit atau crude palm oil. Modus yang dilakukan adalah mencantumkan nilai ekspor yang jauh lebih rendah dibandingkan nominal asli yang dibayarkan pengimpor di Amerika Serikat.

"Mereka kelihatan sekali melakukan manipulasi harga ekspor ke Amerika Serikat. Cukup signifikan tuh ya," ungkapnya.

Akibatnya, potensi penerimaan negara dari pajak dan devisa merosot tajam.

"Jadi harganya di sini berapa, itu cuma seperempat atau sepertiga apa yang ada di AS. Jadi income-nya rendah kan. Di sini kita rugi banyak," urainya.

Dari dokumen tersebut, salah satu perusahaan melaporkan ekspor 2,6 juta dolar AS, padahal pembeli membayar 4,2 juta dolar AS atau terdapat selisih 57 persen. Perusahaan lainnya melaporkan 1,44 juta dolar AS, sedangkan nilai impor mencapai 4 juta dolar AS yang berarti ada selisih hingga 200 persen.

"Kita mau deteksi kapal per kapal, jadi itu yang saya laporkan kalau ditanya," tutup Purbaya.***