PEKANBARU - Sebanyak 150 orang perwakilan dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru mengikuti sosialisasi penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LAKIP) sebagai tahapan dari pembangunan daerah serta wujud akuntabilitas instansi pemerintah kepada masyarakat.

Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Pekanbaru, Ahmad Ismail mengatakan kegiatan ini merupakan agenda penting dalam memperbaiki pemerintahan dan sistem manajemen dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah.

"Kita adakan sosialisasi ini karena setelah kita melakukan kegiatan di tahun 2017, semua proyek dan kegiatan akan kita buat laporannya. Jadi nantinya teman-teman sudah memahami pembuatan laporan yang baik," ungkapnya kepada GoRiau.com, Senin (11/12/2017).

Ahmad Ismail selaku ketua panitia juga menerangkan, sistem manajemen pemerintah diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil. Oleh sebab itu pemerintah menetapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

"SAKIP ini sebagai perwujudan dari kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan," ucapnya.

Kegiatan ini perlu, sambungnya, karena saat ini Kota Pekanbaru masih mendapat nilai yang rendah mengenai laporan ini. Nilai yang diperoleh Kota Pekanbaru masih berada di bawah beberapa kabupaten yang ada di Provinsi Riau.

"Kita masih mendapat nilai yang belum menggembirakan dan itu menjadi tantangan bagi kita supaya lebih memperbaiki lagi," sebut Ahmad Ismail.

Selain itu, sasaran dari kegiatan ini supaya pemerintah kota bisa menyusun laporan secara akuntable sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan.

"Dengan sistem akuntable yang baik nanti diharapkan terwujudnya transparansi instansi pemerintah. Dan mewujudkan partisipasi serta memelihara kepercayaan masyarakat kepada pemerintah," tuturnya.

Ahmad Ismail mengharapkan peserta mampu menyusun laporan kinerja organisasi di bawah pimpinan pegawai tersebut sesuai dengan ketetapan yang berlaku.

"Dengan pemahaman yang telah diberikan, peserta dapat membuat laporan dengan sebaik-baiknya. Dan mampu mewujudkan pengukuran kinerja organisasi," harapnya. ***