PEKANBARU - Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) yang tengah dikerjakan di Jalan Tuanku Tambusai Pekanbaru atau tepat di depan Sekolah Tri Bakti diduga sebagai modus pengganti bando iklan.

Bahkan anehnya, dua instansi yang berada di Pemko Pekanbaru, berbeda pendapat terkait pembangunan JPO ini. Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru mengaku sudah mengantongi izin dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru tapi DPMPTSP Pekanbaru mengaku belum mengeluarkan izin untuk pembangunan JPO tersebut.

Dishub Pekanbaru mengakui bahwa JPO itu memang menjadi investasi dengan sistem perjanjian kerja sama (PKS) antara Pemko Pekanbaru dengan PT Ody Lestari.

Robin Eduar, anggota DPRD Pekanbaru menegaskan bahwa Pemko Pekanbaru sudah melanggar aturan yang dibuat. Karena diduga ketika JPO sudah selesai maka akan ada iklan yang tayang.

"Ini menunjukkan Pemko menabrak aturan sendiri. Karena pembangunannya juga menggunakan izin yang lama dan kadaluarsa, ini harus dibongkar Satpol PP, karena jelas JPO hanya akal-akalan saja," katanya, Jumat (14/1/2022).

Politisi PDI Perjuangan ini menilai Pemko Pekanbaru menghalalkan segala cara untuk mengizinkan bangunan JPO yang diduga akan untuk menampilkan iklan ini, Robin juga menilai Pemko sudah menciderai masyarakat Pekanbaru.

"Harusnya Pemko malu dengan rakyatnya, dan Walikota harus perintahkan untuk menghentikan pembangunan itu, dan bongkar habis," tegasnya.

Jika JPO tersebut dibangun oleh pihak swasta dan hanya digunakan untuk penyebrangan orang saja, DPRD Pekanbaru akan mendukungnya. Namun sebaliknya jika setelah selesai dibangun dan di JPO tersebut ada iklan maka pembangunan harus segera dihentikan.

"Sudah banyak contoh JPO dibangun, tapi ternyata modus untuk memasang iklan. Bahkan ada JPO yang tak punya tangga naik dan turun," tutupnya. ***