PASIR PENYU, GORIAU.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) RI, Marsekal TNI (Purn) Djoko Suyanto mengundang Bupati Indragiri Hulu, Yopi Arianto membahas pokok permasalahan tuntutan masyarakat Kecamatan Pasir Penyu dan Sungai Lala atas areal kebun kelapa sawit HGU PT Tunggal Perkasa Plantations (PT TPP).

Undangan tersebut dijadawalkan, Rabu (1/5/2013), di Kantor Menko Pulhukam, Jalan Merdeka Barat No 15 Jakarta Pusat. "Atas perintah Bupati, maka Wakil Bupati Inhu, Harman Harmaini, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Junaidi Rahmat, serta Kabag Administrasi Pemerintahan Umum, Hendry akan menghadiri acara tersebut," demikian diungkaplan Kabag Administrasi Pemerintahan Umum Setdakab Inhu, Hendry kepada wartawan, Selasa (30/4/2013).

Dikatakan Hendry, dalam undangan Menko Polhukam itu, agendanya membahas pokok permasalahan tuntutan masyarakat Kecamatan Pasir Penyu dan Sungai Lala atas areal kebun kelapa sawit HGU PT TPP.

Sebelumnya, pada Selasa (16/4/2013), Ketua Umum LP5SBI, Banteng Yudha Pranoto dan Ketua LSM MPR Bernas Hatta Munir bersama perwakilan warga Desa Jati Rejo, Kecamatan Pasir Penyu mendatangi kantor Kemenko Polhukam di Jakarta. Kedatangan mereka mengadukan persoalan tuntutan masyarakat atas kebun plasma PT TPP.

Dalam kesempatan itu, mereka juga melaporkan terjadinya kasus pembunuhan karyawan PT Palma Satu di perbatasan Kabupaten Inhu-Inhil yang diduga dipicu konflik lahan antara perusahaan perkebunan sawit dengan masyarakat.

Dalam laporan yang diterima Kepala Bagian pada Divisi 1 Kemenko Polhukam RI, Kolonel INF Yusmarizal di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (16/4/2013) lalu itu, LSM MPR Bernas menyampaikan peristiwa bentrokan yang menghilangkan nyawa itu. Mereka meminta Kemenko Polhukam RI untuk menindaklanjuti tuntutan masyarakat Pasir Penyu dan Sei Lala terhadap PT TPP agar kejadian yang sama tidak terulang kembali di Kabupaten Inhu dan umumnya Provinsi Riau.

"Kami melaporkan peristiwa bentrokan di PT Palma Satu dan konflik tuntutan masyarakat Pasir Penyu dan Sei Lala ke Kemenko Polhukam RI agar peristiwa bentrokan tidak terulang kembali di Inhu yang berakar dari masalah sengketa lahan," ujar Hatta Munir yang juga Penasehat Koperasi Citra Usaha Mandiri (KCUM), Kabupaten Inhu itu.(jf)