BANDUNG - Anggota DPD RI dari Provinsi Jawa Barat, Amang Syafrudin menyatakan, penguatan DPD RI sangat diperlukan dalam memperjuangkan kepentingan daerah hingga diterima di level nasional.

Dalam seminar bertajuk 'Sosialisasi Lembaga DPD RI: Kolaborasi Generasi Membangun Provinsi Jawa Barat' di Kantor DPD RI Provinsi Jawa Barat, Kamis (21/11/2019) kemarin, Amang menegaskan bahwa eksistensi DPD "harus diperkuat dalam sharing of power bersama DPR RI,".Dalam acara yang mengundang Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari 11 perguruan tinggi se-Bandung Raya itu, mahasiswa menyatakan dukungan morilnya atas upaya penguatan peran DPD.Kaum terdidik itu menilai, kuatnya DPD diperlukan untuk "percepatan pembangunan di daerah-daerah sehingga tidak akan lagi terdapat kesenjangan pembangunan,"."Bidang-bidang apa saja yang diperlukan untuk penguatan DPD RI, kami siap membantu. Kalau perlu ada forum mahasiswa untuk merumuskan sehingga kinerja DPD RI dapat terukur”, tegas salah satu mahasiswa yang hadir, Twina, dari lembaga kajian UIN Sunan Gunung Djati.Dalam kesempatan yang sama, Anggota DPD RI dari Provinsi Jawa Barat, Asep Hidayat, menjelaskan bahwa terkait perjuangan dalam menyejahterakan daerah, DPD RI melalui Komite IV saat ini sedang menyusun sistem pelaporan keuangan Dana Desa yang berbasis aplikasi melalui Siskeudes.Dengan terumuskannya sistem yang dikerjasamakan dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tersebut, DPD RI dapat melakukan pengawasan pengelolaan anggaran desa di seluruh daerah. Tujuannya agar pengelolaan keuangan desa dapat bersifat transparan dan akuntabel dalam tujuan menyejahterakan masyarakatnya."DPD RI memberikan perhatian pada pelaporan keuangan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa melalui sistem keuangan desa. Jangan sampai pemerintah desa menyalahgunakan anggaran, dan mengawasi agar pelaporan dilakukan dengan jelas," ucap Asep yang juga merupakan Anggota dari Komite IV DPD RI.***