JAKARTA - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau menyatakan kesiapan penuh untuk mendukung tata kelola distribusi energi di wilayahnya. Komitmen ini menyusul ditekennya kerja sama pengawasan Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan badan pengatur hilir pusat.

Kesepakatan strategis tersebut disahkan oleh Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto bersama Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas di Aula Cendrawasih, Jakarta Selatan, Jumat (19/6/2026).

Dukungan Penuh Sektor Hilir

Kepala Bapenda Provinsi Riau, Ninno Wastikasari yang hadir langsung dalam acara tersebut menegaskan instansinya siap mengawal implementasi kebijakan ini. Fungsi pengawasan di stasiun pengisian bahan bakar akan ditingkatkan secara signifikan.

Keterlibatan aktif pemerintah daerah diharapkan mampu menutup celah bagi praktik spekulasi penyaluran BBM bersubsidi dan kompensasi.

Berkaitan Erat Dengan Pendapatan Daerah

Tertibnya distribusi energi memiliki efek domino yang positif bagi tata kelola pemerintahan yang baik. Berikut korelasi langsung yang menjadi fokus Bapenda:

  • * Kepastian Iklim Usaha: Distribusi lancar membuat sektor industri dan logistik bergerak stabil.
  • * Pemulihan Ekonomi: Subsidi yang tepat sasaran meringankan beban ekonomi masyarakat menengah ke bawah.
  • * Kepercayaan Publik: Transparansi memupuk rasa percaya masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

"Dengan pengawasan yang semakin optimal, kebutuhan energi masyarakat dapat terpenuhi dengan baik," jelas Ninno Wastikasari menyoroti pentingnya kolaborasi tersebut. ***