JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) tengah mempercepat proses penyelesaian tunggakan pembayaran senilai Rp1,6 triliun kepada pihak ketiga. Kewajiban finansial yang berkaitan dengan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini akan segera direalisasikan setelah tahapan audit internal dan verifikasi selesai dilakukan.

Kepala BGN, Sudaryono menyampaikan bahwa pihaknya tidak mengambil keputusan secara sepihak terkait pencairan dana tersebut. Seluruh proses pembayaran harus mematuhi sistem dan regulasi keuangan negara demi menjaga tingkat akuntabilitas tata kelola anggaran.

Mekanisme Pembayaran dan Transparansi

Saat memberikan keterangan pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Rabu (29/7/2026), Sudaryono menerangkan bahwa tagihan dari pihak ketiga saat ini masih berada dalam tahap pemeriksaan oleh tim auditor. Langkah ini diambil untuk memastikan tidak ada kekeliruan administratif sebelum dana ditransfer.

"Mengenai tunggakan ini ranah dari auditor, sedang diaudit. Manakala clean and clear ya saya kira dibayar. Semuanya trust in system, tidak trust in person," terangnya.

Untuk memperkuat fungsi pengawasan, BGN juga menugaskan Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari yang berlatar belakang dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Kehadirannya diharapkan mampu memastikan seluruh tahapan penyelesaian utang berjalan sesuai mekanisme perundang-undangan yang berlaku. "Saya kira tidak ada masalah," tegasnya.

Kejar Target Penyaluran Bantuan

Meskipun proses administrasi berjalan ketat, BGN berkomitmen agar persoalan pencairan ini tidak memakan waktu lama. Keterlambatan dikhawatirkan dapat berdampak pada kelancaran operasional di lapangan, terutama bagi penerima manfaat seperti anak-anak dan ibu hamil.

"Kompetitor utama kami ini adalah waktu. We are racing against time. Jadi kita sedang berlomba dengan waktu bagaimana semua persoalan bisa kita selesaikan segera satu per satu," urainya.

Rencana Pembentukan Dewan Pengawas

Guna meningkatkan kualitas program MBG ke depan, BGN juga sedang merampungkan susunan Dewan Pengawas. Struktur ini akan diisi oleh para ahli di bidang kesehatan dan asupan makanan, mulai dari ahli gizi, dokter spesialis anak, dokter kandungan, hingga juru masak profesional.

Keterlibatan pakar ini dirancang untuk memberikan masukan teknis, termasuk penyusunan menu harian yang memenuhi standar nutrisi. BGN menargetkan penyusunan kajian bersama dengan Kementerian Kesehatan dapat diselesaikan sebelum Senin (5/8/2026). ***