PEKANBARU – Para petani dan komponen masyarakat di sektor perkebunan kelapa sawit akhirnya bisa bernapas lega setelah Presiden Jokowi mencabut larangan ekspor produk turunan sawit per tanggal 23 Mei 2022 mendatang.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Abdul Wahid turut memberi apresiasi atas langkah pemerintah yang mencabut larangan ekspor CPO dan minyak goreng ini.

"Ini tanda presiden mendengarkan jeritan petani sawit yang merasakan dampak dari kebijakan tersebut," ungkap Ketua DPW PKB Riau ini, Jumat (20/5/2022).

Wahid juga mengingatkan, pemerintah tidak perlu membatasi eksplr sawit lagi, namun harus memperkuat pengawasan dalam kebijakan Domestik Market Obligasi (DMO) atau Domistik Price Obligasi (DPO).

"Yang perlu diawasi secara ketat itu adalah keharusan pengusaha untuk memprioritaskan kebutuhan dalam negeri, wajib sediakan pasokan secara cukup, pengawasan terhadap peredaran minyak goreng," tegas Wahid

Wahid juga berharap dengan dibuka kran ekspor ini kondisi kembali stabil, khususnya bagi petani.

"Semoga dengan dibukanya kran ekspor ini, kondisi kembali stabil, khusus bagi petani sawit, kita memahami kekhawatiran pemerintah, namun jangan sampai petani dan pekerja juga ikut terdampak," tutupnya. ***