PEKANBARU - Paradigma penyelamatan lingkungan di Provinsi Riau kini memasuki babak baru. Pendekatan yang selama ini berfokus pada upaya pemulihan lahan secara bertahap, perlahan digeser menjadi skema pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove secara terintegrasi dari hulu hingga ke hilir guna menjamin keberlanjutan ekologi jangka panjang.

Pergeseran strategi tersebut mengemuka dalam ajang International Conference on Peatland Research & Innovation 2026 yang berlangsung di Integrated Classroom Universitas Riau (Unri), Sabtu (31/10/2026). Transformasi kelembagaan dari Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) menjadi Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) memicu optimisme baru bagi tata kelola lingkungan di daerah.

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Syahrial Abdi memandang perubahan nomenklatur lembaga negara tersebut bukan sekadar urusan administrasi. Langkah ini dinilai mencerminkan wujud kepedulian nyata pemerintah terhadap masa depan kehidupan alam.

"Dari Badan Restorasi ke Badan Pengelola, dari yang kemarin merestorasi, hari ini sudah didefinisikan mengelola dari hulu ke hilir, dari asal sampai ke hasil dan kemudian keberlanjutannya. Itu sebuah pilihan kata yang menurut kami sangat cerdas dan sangat peduli untuk kelangsungan masa depan," paparnya.

Syahrial merinci, penanganan bentang hidrologis tidak bisa lagi dilakukan secara parsial. Perbaikan tata kelola air pada satu titik kawasan gambut dipastikan akan memberikan efek domino terhadap kondisi wilayah lain yang berada dalam satu kesatuan sistem hidrologis yang sama.

Melalui forum ilmiah bertaraf global ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menaruh harapan besar agar para pakar mampu merumuskan rekomendasi kebijakan yang aplikatif. Gagasan tersebut nantinya akan diramu bersama berbagai pemangku kepentingan untuk memperkokoh instrumen perlindungan kawasan gambut dan mangrove.

Jauh sebelum forum ini dihelat, sinergi pengawasan lapangan sebenarnya telah digulirkan secara berkelanjutan. Pada akhir September lalu, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Riau yang melibatkan Gubernur, Pangdam, Kapolda, perwakilan Menteri Pertanahan, serta barisan akademisi Unri telah turun langsung meninjau progres kawasan gambut di Kabupaten Bengkalis.

Langkah kolaboratif lintas sektor ini diproyeksikan akan terus berlanjut. Keterlibatan institusi pendidikan tinggi dinilai mutlak diperlukan sebagai tulang punggung riset, sehingga rancangan teknis yang dieksekusi oleh BPGMN maupun pemerintah daerah memiliki landasan ilmiah yang kokoh dalam menekan laju kerusakan ekosistem. ***