JAKARTA, GORIAU.COM - Asosiasi Pengembang dan Permukiman Indonesia menilai alokasi dana subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pemerintah pada 2015 mendatang sebesar Rp 5,1 triliun masih belum memadai untuk mengatasi kekurangan pasokan rumah (backlog).

Wakil Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi DPP APERSI Ilen Budhyarsyah melalui rilisnya kepada GoRiau.com, Sabtu (17/1/2015) menyebutkan alokasi anggaran tersebut masih jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan anggaran subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Menurutnya, meski skema subsidi FLPP sudah cukup baik, namun pemerintah juga harus terus menaikkan plafon subsidi agar MBR merasa negara hadir mengatasi masalah ini.

''Angka Rp 5,1 triliun dalam APBN itu masih belum cukup untuk menstimulasi pasokan rumah bagi MBR. Kami sebagai pengembang yang konsen pada pembangunan rumah subsidi sangat berharap pemerintah akan menanikkan anggaran subsidi agar tingginya angka kekurangan rumah dapat ditekan. Apalagi kita ketahui setiap tahun angka ini terus bertambah sekitar 300 ribu unit,'' jelas Ilen.

Dirinya juga meminta pemerintah untuk dapat membangun infrastruktur pendukung di kawasan-kawasan pembangunan rumah bagi MBR. Mulai dari infrastruktur jalan, listrik dan infrastruktur pendukung lainnya harus menjadi komitmen pemerintah.

''Ketika pemerintah telah menyediakan infrastruktur, kami para pengembang tentu merasa terbantu juga. Akses jalan menuju kawasan hunian bagi MBR baik tentu saja memudahkan bagi masyarakat itu sendiri, dan tentunya kegiatan ekonomi MBR di situ juga akan lebih mudah,'' jelas dia.

Lebih lanjut Ilen menyebutkan, pemerintah juga harus terus berkomitmen memberi bantuan dan kemudahan pembangunan prasaranan, sarana dan utilitas. Bantuan dana PSU yang dikucurkan oleh pemerintah bagi pengembang perumahan MBR dapat dijadikan stimulus untuk mau membangun rumah MBR sekaligus menekan harga rumah yang ada.

Seperti diketahui, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menpupera) Basuki Hadimuljono menyebutkan subsidi FLPP diberikan pemerintah melalui kredit pemilikan rumah (KPR) dengan suku bunga 7,25% selama masa tenor maksimal 20 tahun. Alokasi dana sebesar Rp 5,1 triliun dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) tersebut untuk mendukung pemilikan 60.000 rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di seluruh Indonesia. 

Komit Sukseskan Program 1000 Rumah Gratis

Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Indonesia (APERSI) memastikan bahwa program pembagian 1000 rumah gratis bagi masyarakat kurang mampu yang mereka gagas terus berjalan. Program ini diharapkan dapat menjadi pendorong bagi stake holder perumahan untuk terus berkomitmen menekan angka kekurangan rumah di Indonesia (backlog) yang saat ini sudah mencapai angka 15 juta unit.

APERSI sudah memulai program ini secara regular sejak November 2014 lalu. Setiap bulannya, APERSI menyiapkan 4 unit rumah gratis bagi masyarakat tidak mampu. Untuk program awal pembagian rumah gratis ini, propinsi Banten menjadi pilot project awal.

Ketua DPD APERSI Banten, Sabri Nurdin pada saat pembagian rumah ke 10 pada Jumat (16/1/2015) di Tangerang, Banten, menjelaskan bahwa program ini membawa pesan moral semangat dari APERSI dalam mengatasi backlog di Indonesia. Dirinya juga berharap program rumah gratis ini dapat menggugah para pengembang untuk turut peduli dan berpartisipasi.

''Kami sebagai pilot project program ini ingin membawa pesan kepada masyarakat bahwa kami juga berkomitmen mengatasi masalah perumahan dan tidak hanya memikirkan profil bisnis semata. Kami juga menghimbau kepada semua stake holder terkait untuk ikut andil membantu program ini,” jelas Sabri.

Program pembagian rumah gratis ini sendiri sebenarnya sudah digagas sejak setahun lalu oleh APERSI, namun karena terkendala berbagai hal baru saat ini bisa berjalan secara regular. APERSI sendiri menggandeng Trans TV untuk menayangkan program tersebut.

''Komitmen kami memberi rumah gratis bagi masyarakat kurang mampu ini sejalan dengan program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk menyediakan 1 juta unit tahun 2015 ini. Agar program kami tersosialisasi dengan baik, kami menggandeng Trans TV, sebagai televisi swasta nasional untuk menyampaikan pesan ke masyarakat. Selain itu kami juga berterimakasih kepada pihak perbankan, dalam hal ini BTN yang turut menyokong program ini,” ujar Wakil Ketua DPP APERSI Ilen Budhyarsyah.

APERSI juga melakukan seleksi ketat bagi masyarakat yang berhak menerima. Menurut Ilen, pihaknya tidak ingin pembagian rumah gratis tersebut tidak tepat sasaran. “Klasifikasi penerima rumah tentu menjadi perhatian kami, APERSI tentu tidak ingin rumah yang diterima masyarakat kurang mampu itu nantinya malah menjadi beban bagi penerimanya di kemudian hari,” jelas Ilen. (rls)