DUMAI - Pemerintah Kota (Pemko) Dumai masih menunggu hasil verifikasi dari Provinsi Riau, terkait struktur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2017.

Hal itu diutarakan Walikota Dumai Zulkifli AS disela-sela di STAI Lancang Kuning kepada GoRiau.com (GoNews Grup), Senin (30/1/2017). Ia mengatakan juga, saat ini pihaknya terus menggesa provinsi agar APBD tersebut bisa digunakan.

"Kita masih menunggu proses dari provinsi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini sudah ada kepastiannya. Kendalanya mungkin karena keterbatasan tenaga verifikasi di provinsi. Daerah lainnya juga belum keluar dari provinsi," ulasnya.

APBD 2017 Kota Dumai sebesar Rp1.167.932.692.147, yang terdiri dari 43,53 persen belanja tidak langsung atau sebesar Rp500.948.976.319, serta 56,47 persen belanja langsung sebesar Rp649.927.829.204.

Untuk belanja tidak langsung meliputi belanja pegawai Rp486.286.599.039, belanja subsidi Rp3.094.608.000, belanja hibah Rp8.315.000.000, belanja bantuan sosial Rp100.000.000, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa Rp2.652.769.280, dan belanja tak terduga Rp500.000.000.

Untuk pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan sebesar Rp39.406.866.308. Untuk sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan sebesar Rp56.462.752.932. Namun yang paling menyedihkan pada APBD 2016, terjadi defisit sebesar Rp200.000.000.

Sedangkan Pemko Dumai sendiri di 2017, harus membayar hutang sekitar Rp82.000.000.000. Dampaknya setiap masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus mengurangi anggarannya dari 15 persen sampai 20 persen.

"Kepala OPD yang baru harus bekerja keras dengan kondisi keuangan (Pemko Dumai) yang sedang pahit dan kering. Saatnya untuk mengencangkan ikat pinggang (berhemat)," ujar Zulkifli AS belum lama ini.

Lanjutnya, kinerja ASN (Aparatur Sipil Negara) tahun ini harus maksimal dan optimal, serta memberikan pelayanan terbaik. Kepala OPD yang baru pun harus bisa berkomunikasi dengan pemerintah pusat dan provinsi.

Baca juga:

- Walikota Dumai Sebut Kondisi Keuangan 2017 Pahit, Kepala Perangkat Daerah Baru Diingatkan Kencangkan 'Ikat Pinggang'

- Pemko Dumai akan Laksanakan Lelang Jabatan Kepala Dinas

"Hutang 2016 yang harus dibayarkan Pemko Dumai di 2017, karena kurangnya bantuan pemerintah pusat, serta provinsi. Sehingga berpengaruh pada keuangan daerah," ungkapnya.*** #KLIK Disini Untuk Baca Berita DUMAI