TELUKKUANTAN - Dalam beberapa tahun terakhir, keberadaan sekolah swasta di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau menjadi primadona di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat lebih memilih menyekolahkan anaknya di sekolah swasta, kendati harus merogoh kocek lebih dalam.

Keberadaan sekolah swasta pun juga memberikan kontribusi positif terhadap kemajuan pendidikan Kuansing. Namun, fraksi-fraksi DPRD Kuansing malah menilai keberadaannya sebagai ancanam.

Hal itu disampaikan fraksi-fraksi dalam sidang paripurna DPRD Kuansing dengan agenda pandangan umum terhadap Ranperda APBD 2022, Senin (30/11/2021) malam.

Menurut Riko Nanda, juru bicara Fraksi Nasdem DPRD Kuansing dalam pandangannya menyatakan fenomena sekolah swasta menjadi primadona masyarakat menjadi ancaman bagi sekolah negeri.

"Fraksi Nasdem meminta agar pemerintah memperketat aturan sekolah swasta dan melakukan evaluasi keberadaan sekolah swasta agar tidak mengancam sekolah negeri di Kuansing ini," ujar Riko Nanda.

Senada dengan itu, Fraksi Gerindra takut sekolah negeri menjadi kekurangan peserta didik. Padahal, pemerintah sudah menggelontorkan ratusan miliar rupiah untuk membangun gedung-gedung megah.

"Fenomena sekolah swasta diminati masyarakat merupakan tantangan bagi Disdikpora untuk berbenah diri dan mengevaluasi seluruh komponen pendidikan. Jangan sampai gedung megah dibangun pemerintah menjadi kosong," kata Solehudin, juru bicara Fraksi Gerindra.

Sementara itu, Fraksi Golkar Kuansing menilai fenomena ini menjadi PR bagi Pemkab Kuansing. Pemkab Kuansing melalui Disdikpora harus berbenah mulai layanan pendidikan, sarana prasarana, kenyamanan lingkungan, kegiatan ekstra kurikuler dan tingkatkan kualitas tenaga pendidik.

"Peningkatan kualitas tenaga pendidik sangat penting, agar semakin profesional, sehingga sekolah negeri bisa bersaing dengan sekolah swasta," ujar Sutoyo, juru bicara Fraksi Golkar.

Fraksi Golkar juga meminta agar pemberian izin terhadap sekolah swasta juga diperketat. "Harus ada regulasi yang jelas terhadap pendirian izin sekolah swasta," kata Sutoyo.***