PEKANBARU - Bayang-bayang bencana kabut asap kembali mengancam wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun ini. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mendeteksi anomali cuaca yang diprediksi membuat siklus kemarau 2026 jauh lebih kering dibandingkan tahun sebelumnya.

Peringatan krusial tersebut diungkapkan Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, di tengah Apel Nasional Kesiapsiagaan Penanganan Karhutla di Lanud Roesmin Nurjadin, Sabtu (7/3/2026). Ia memaparkan adanya transisi drastis dari kondisi cuaca basah akibat La Nina lemah pada 2025 menuju fase netral yang minim curah hujan.

"Artinya, kita harus bersiap karena tantangan Karhutla tahun ini akan lebih berat akibat kondisi yang lebih kering," ujar Teuku Faisal Fathani.

Memasuki April mendatang, fenomena El Niño–Southern Oscillation (ENSO) dan Indian Ocean Dipole diramalkan tidak memicu La Nina maupun El Nino. Imbasnya, curah hujan diproyeksikan merosot tajam hingga menyentuh angka di bawah rata-rata klimatologis tiga dekade terakhir. Kawasan ekuator seperti Riau, Jambi, dan Kalimantan Barat kini bahkan sudah memasuki siklus kemarau kecil.

Menjelang puncak musim kering pada Juni hingga Agustus, pemerintah berpacu membasahi lahan gambut. Sisa awan hujan di kawasan ekuator saat ini dimaksimalkan lewat operasi modifikasi cuaca (OMC) bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Kondisi berbeda terjadi di belahan selatan Indonesia, meliputi Sumatera bagian selatan hingga Nusa Tenggara, yang curah hujannya baru akan mereda memasuki pertengahan Maret.

BMKG juga membidik potensi ancaman siklus El Nino empat tahunan pada 2027 yang berisiko membawa massa udara kerontang dari Monsun Australia.

"Kami akan terus memantau kondisi atmosfer dan berkoordinasi dengan BNPB, Basarnas, pemerintah daerah, serta Kementerian Kehutanan untuk memastikan kesiapsiagaan menghadapi potensi Karhutla," urainya.

Ancaman cuaca kering ini menjadi ujian berat bagi komitmen pelestarian lingkungan. Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, mengklaim luas area terbakar sepanjang 2025 sukses ditekan menjadi 359.619 hektare dari angka 376.805 hektare pada 2024. Penurunan tersebut merupakan hasil kerja lintas sektor yang melibatkan TNI-Polri, Manggala Agni, hingga elemen Masyarakat Peduli Api.

"Peran BMKG sangat vital dalam menyediakan data prediksi cuaca dan memberikan informasi kepada BNPB untuk melakukan operasi modifikasi cuaca yang alhamdulillah berjalan efektif," jelas Raja Juli Antoni.

Menajamkan fokus pertahanan, Kepala BNPB memastikan operasi mitigasi tahun ini menyasar enam provinsi prioritas sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2020. Wilayah tersebut mencakup Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Strategi penanganan disusun berlapis, membentang dari pencegahan di tingkat tapak oleh Satgas Darat hingga pengerahan armada helikopter water bombing jika titik api lepas kendali.***