PEKANBARU – Wakil Ketua Komisi III DPRD Riau, Zulkifli Indra, memastikan pihaknya tak akan membiarkan adanya praktik-praktik tak benar di dalam internal PT Sarana Pembangunan Riau (SPR), yang merupakan BUMD milik Pemprov Riau.

Hal tersebut dia sampaikan menanggapi adanya laporan dugaan penyelewengan kekuasaan di internal SPR, terutama di dalam pengelolaan anak perusahaan SPR, yakni SPR Langgak.

SPR Langgak sendiri merupakan anak perusahaan SPR yang berkantor di Jakarta. Mereka merupakan operator dalam operasional eksplorasi minyak di Blok Langgak.

Namun, karena statusnya sebagai anak perusahaan, SPR Langgak tak pernah berkomunikasi dengan DPRD Riau, dan setiap rencana kegiatan mereka hanya melaporkan kepada induknya, yakni PT SPR.

PT SPR, kata Zulkifli, belum memiliki bisnis yang memberikan profit, sehingga mereka bergantung kepada SPR Langgak. Hal inilah yang dia nilai membuat dividen dari kegiatan bisnis SPR Langgak tak maksimal.

Baca juga:  Selama Ini 'Menghidupi' Pejabat SPR, DPRD Riau Dorong Pemprov Audit SPR Langgak

"Kita mau lihat, bagaimana bisnis mereka (SPR Langgak (ini), mereka kan perusahaan Migas, mestinya dividen dari mereka besar, tapi kok yang sampai ke Provinsi belum maksimal," ujar Zulkifli, Sabtu (25/6/2022).

Apalagi, Zulkifli pernah menerima laporan dari sumber yang bisa dipercaya, bahwa banyak pengadaan-pengadaan yang mubazir, sehingga ini menjadi beban biaya operasional.

"Barang-barang yang dibeli SPR Langgak ini banyak pemborosan, pengadaan banyak tapi banyak pula yang tak terpakai, sampai tenaga kerja di lapangan kebingungan memakai alat ini. Artinya, pengadaan itu bukan kebutuhan operasional," tuturnya.

Kemudian, tenaga kerja yang direkrut oleh SPR Langgak juga tidak mengutamakan tenaga lokal. Bahkan, putra asal Riau yang memiliki sertifikat Blok Cepu mereka buang, dan diganti dengan tenaga kerja non-Riau yang tak punya sertifikasi cukup.

"Diterimanya yang tak ada sertifikat. Ada apa ini? Permainan apa ini? Informasi-informasi seperti itu akan kita telusuri," tegasnya. ***