JAKARTA - Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Amien Rais, menyebut tawaran izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah merupakan racun bagi organisasi massa (ormas) keagamaan yang menerimanya.

Karena itu, Amien Rais mengaku sangat kaget dan marah ketika mendapat kabar bahwa Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah memutuskan menerima IUP.

"Saya terhenyak kaget dan marah membaca berita PP Muhammadiyah, bahwa Muhammadiyah akhirnya menerima tawaran Jokowi yang penuh racun dan bisa," kata Amien dalam unggahan video di akun Instagram pribadinya, @amienraisofficial, pada Sabtu (27/7/2024), seperti dikutip dari Tempo.co.id.

Ketua Majelis Syura Partai Ummat itu menganggap Muhammadiyah kepincut dengan hal-hal yang bersifat duniawi.

"Kalau Muhammadiyah mau kail beracun yang pasti akan merusak Muhammadiyah itu, masih bisa dimuntahkan kembali," ujarnya.

Mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat itu mengatakan, belum terlambat bagi Muhammadiyah untuk sembuh dari racun yang akan menggerogoti tubuh ormas Islam itu. Caranya, menurut dia, adalah dengan menolak pemberian pengelolaan tambang tersebut.

Amien mengkritisi pernyataan pengurus PP Muhammadiyah, Anwar Abbas, yang mengatakan bahwa Muhammadiyah akan menjadi pemain tambang yang tidak akan merusak lingkungan.

"Pertambangan di mana saja pasti merusak lingkungan, sampai tahapan menghancurkan lingkungan hidup yang tidak akan bisa dipulihkan kembali. Apalagi dunia pertambangan itu dunia yang ganas, dan para pemainnya sebagian adalah bandit-bandit tanpa moral," ujarnya.

Amien berharap sebaiknya PP Muhammadiyah segera menggelar sidang tanwir.

"Kalau muktamar itu terlalu berat dan terlalu pendek waktunya. Undang seluruh ketua dan ketua otonom, saya yakin setelah sidang tanwir, akan dicabut kembali penerimaan Muhammadiyah terhadap pertambangan itu," katanya.

Kabar mengenai Muhammadiyah telah memutuskan menerima izin tambang pertama kali disampaikan oleh Pengurus PP Muhammadiyah, Anwar Abbas.

“Sudah diputuskan dalam rapat pleno PP Muhammadiyah, sudah menyetujui,” kata Anwar kepada Tempo, Rabu lalu (24/7/2024).

Kemudian, PP Muhammadiyah secara resmi mengumumkan menerima izin tambang setelah merampungkan agenda konsolidasi nasional yang digelar pada Sabtu-Ahad, 27-28 Juli 2024, di Universitas Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta.

"Majelis konsolidasi nasional mendukung dan memperkuat keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang pengelolaan tambang," kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, saat membacakan risalah konsolidasi nasional pada Ahad siang (28/7/2024).***