SELATPANJANG - Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Irwan MSi, meminta kepada kepada seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengecek seluruh pegawai honornya secara detil.

Menurut Irwan, hal itu dilakukan agar jangan sampai ada pegawai honorer yang dibayar tapi tidak bekerja karena hal yang tidak terpuji itu dapat melukai hati masyarakat. 

"Hal ini jangan sampai terjadi karena tindakan tidak terpuji ini dapat menyakiti hati masyarakat," ujar Irwan pada pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan pejabat struktural eselon II, III dan IV dilingkungan Pemkab Meranti, pada Selasa (7/1/2020).

Untuk itu, bupati dua periode itu juga mengajak seluruh pegawai terutama yang baru saja dilantik untuk menunaikan kewajibannya dengan profesional dan penuh rasa tanggungjawab agar upah yang didapat menjadi halal.

"Semoga dengan bekerja penuh rasa tanggungjawab jalannya roda pembangunan Kepulauan Meranti semakin baik dari waktu-kewaktu," ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Irwan juga menyinggung soal pengurangan tenaga honorer di Sekretariat DPRD Kepulauan Meranti, terkait hal ini ditegaskannya bukan disebabkan oleh Kepulauan Meranti tidak punya uang tapi lebih pada untuk melakukan rasionalisasi terhadap hal yang dianggap melanggar aturan pengalokasian anggaran.

Menurut bupati, alokasi anggaran yang digunakan untuk membayar pegawai honorer di Sekretariat DPRD Kepulauan Meranti sudah tidak rasional.

Dicontohkannya, jumlah honorer pada satuan pengamanan rumah dinas bisa mencapai 14 orang begitu juga satuan petugas kebersihan yang berjumlah puluhan orang.

"Jadi dengan total honorer yang mencapai 200-an orang sudah tidak rasional lagi untuk satu Sekretariat DPRD," pungkasnya.***