PEKANBARU, GORIAU.COM - Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengkritik lambannya penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau 2014 yang berimbas pada melambatnya pembangunan, rakyat terancam sengsara.

"Ini adalah bukti pemerintah daerah baik ekskutif dan legislatif tidak serius dalam menjalankan roda pemerintahan. Perilaku lambatnya penyelesaian persoalan APBD baik oleh ekskutif dan legislatif dengan alasan yang tidak jelas itu benar-benar telah merugikan rakyat," kata Usman selaku Koordinator Fitra Riau kepada pers lewat pesan elektronik yang diterima, Selasa sore (18/3/2014).Fitra Riau mencatat, hingga pertengahan Maret 2014, masih ada dua kabupaten meliputi Bengkalis dan Kabupaten Rokan Hulu yang belum mengesahkan APBD di DPRD. Terdapat empat daerah meliputi Kabupaten Meranti, Indragiri Hilir, Pekanbaru dan Dumai, yang masih dalam tahap verifikasi di tingkat gubenur. "Begitu juga di pemerintah Provinsi Riau yang hingga kini belum bisa menggunakan APBD 2014 karena terganjal Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru," katanya.Menurut dia, keterlambatan penggunaan APBD menunjukkan bahwa pemerintah (ekskutif dan legislatif) tidak becus dalam mengelola keuangan daerah yang bersumber dari rakyat, dimulai sejak proses perencanaan awal penganggaran. Lambannya pengesahan APBD di DPRD dengan alasan yang tidak jelas dan tidak dilaksanakan secara transparan, kata dia, patut dicurigai adanya permainan politik tidak sehat dalam proses pembahasan. "Jadi Fitra Riau menduga lambannya pembahasan yang dilakukan hingga akhir Februari 2014 itu, bukan semata-mata untuk kepentingan masyarakat banyak, melainkan belum terakomodirnya kepentingan politik," katanya. Selain itu, kata dia lagi, tidak efektifnya pembahasan di DPRD karena anggota DPRD juga sudah sibuk dengan kepentingan pencalegan hingga akibatnya masyarakat yang di rugikan. Lambanya pembahasan APBD  2014, kata dia berakibat tidak berjalan dengan efektif roda pemerintahan, jelas berdampak merugikan rakyat. "Karena, seharusnya rakyat sudah menikmati pembangunan-pembangunan fisik dan non fisik dari APBD namun hingga kini APBD belum jelas kapan akan digunakan," kata dia.SILPA APBD 2014 kata dia diprediksi akan semakin meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan yang seharusnya sudah dilaksanakan sejak Januari lalu, demikian Usman, tentu akan berimbas pada tidak efektifnya peneyrapan anggaran yang digunakan untuk kemaslahatan masyarakat. "Hal itu akan berimbas SILPA akhir tahun akan semakin besar. Selain itu, program-program kegiatan dengan anggaran yang sudah dirancang tidak akan berjalan dengan baik karena dikejar deadline waktu," katanya. (fzr/rls)