PEKANBARU - Gempuran ombak yang tiada henti perlahan menggerus daratan dan mematikan urat nadi ekonomi warga di pesisir Desa Kuala Selat, Kabupaten Indragiri Hilir. Menghadapi ancaman abrasi yang makin ganas, Pemerintah Provinsi Riau kini merumuskan langkah penyelamatan darurat melalui pembangunan infrastruktur penahan gelombang hingga pemulihan ekosistem pesisir.

Skenario penyelamatan kawasan ini dibedah secara mendalam dalam Rapat Koordinasi Dukungan Penataan Desa Kuala Selat bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. Pertemuan lintas instansi tersebut berlangsung secara virtual di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kantor Gubernur Riau, Selasa (8/9/2026).

Prioritas Pemecah Gelombang

Bupati Indragiri Hilir, Herman membeberkan bahwa kerusakan bentang alam pesisir telah berdampak fatal terhadap produktivitas perkebunan kelapa milik masyarakat setempat. Guna menghentikan laju abrasi, intervensi fisik berupa struktur pemecah gelombang harus menjadi prioritas mutlak sebelum langkah rehabilitasi lingkungan lainnya dijalankan.

"Kalau kita menanam mangrove tanpa terlebih dahulu membuat pemecah gelombang, tanaman tersebut akan sulit bertahan karena gelombang masih membawa material dan merusak kawasan pesisir. Kita berharap pembangunan pemecah gelombang dapat terus dilaksanakan setiap tahun, kemudian dilanjutkan dengan tanggul dan penanaman mangrove," terangnya.

Rancang Konsep Kampung Nelayan

Selain menahan gempuran ombak, kelangsungan mobilitas warga pesisir turut menjadi perhatian utama pemerintah. Herman menekankan urgensi pembangunan fasilitas pendukung seperti dermaga dan jembatan penghubung yang sangat dibutuhkan oleh nelayan setempat.

Melihat besarnya potensi sumber daya air di wilayah tersebut, ia meyakini Kuala Selat sangat layak untuk dikembangkan menjadi kawasan percontohan Kampung Nelayan.

"Kita berharap Kuala Selat dapat menjadi salah satu contoh Kampung Nelayan karena potensi perikanannya cukup besar. Masyarakat dapat mengembangkan usaha perikanan di samping berkebun kelapa sehingga sumber pendapatan mereka menjadi lebih beragam," urainya.

Konsolidasi Lintas Kementerian

Sejalan dengan hal tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi memastikan bahwa seluruh kebutuhan infrastruktur dasar di Kuala Selat akan segera dikonsolidasikan dengan pemerintah pusat. Pemprov Riau bersama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah memetakan kewenangan masing-masing kementerian agar usulan daerah bisa dieksekusi dengan tepat sasaran.

"Kita sudah menyiapkan bahan bersama Pak Bupati dan mengidentifikasi kementerian mana yang memiliki kewenangan terhadap masing-masing usulan. Dengan konsolidasi seperti ini, kita berharap pembangunan jembatan, tanggul, dermaga, jalan lingkungan, maupun kebutuhan lainnya dapat memperoleh dukungan secara maksimal," paparnya.

Syahrial meyakini bahwa pembangunan fisik wajib berjalan beriringan dengan pemulihan lingkungan hidup dan penguatan ekonomi kerakyatan. Apabila kerangka penataan terpadu ini berhasil diterapkan, Kuala Selat diproyeksikan menjadi model rujukan dalam menyelesaikan polemik abrasi di berbagai desa pesisir Indragiri Hilir lainnya.

"Seluruh usulan yang pernah disampaikan secara berjenjang akan terus kita dorong sesuai kewenangan masing-masing. Kita ingin penanganan Kuala Selat dilakukan secara terpadu, sehingga persoalan lingkungan, infrastruktur, pelayanan dasar, dan ekonomi masyarakat dapat ditangani bersama," pungkasnya. ***