PEKANBARU – Hujan belum lama turun ketika lalu lintas di sejumlah ruas jalan utama Kota Pekanbaru mulai melambat. Di depan RS Awal Bros, genangan perlahan menutup sebagian badan jalan. Lebih parah, Di Arifin Achmad, kendaraan banyak mogok karena terendam air. Berpindah ke kawasan padat penduduk lainnya, Panam, genangan kembali muncul di titik yang hampir setiap tahun menjadi langganan banjir.

Bagi warga Pekanbaru, pemandangan itu bukan lagi kejutan.

Banjir datang, air menggenang, lalu surut beberapa jam kemudian. Beberapa daerah butuh waktu lebih lama. Setelah itu, kehidupan kembali berjalan normal sampai hujan berikutnya turun.

Begitulah siklus yang berulang dari tahun ke tahun.

Ironisnya, siklus itu masih berlangsung ketika Pekanbaru merayakan hari jadinya yang ke-242 tahun pada 23 Juni ini.

Di usia yang telah melewati dua abad, kota terbesar di Riau itu masih menghadapi persoalan yang sama, air hujan yang tidak mampu dialirkan secara baik menuju tempat pembuangan akhir.

Wahyu, seorang mahasiswa di Pekanbaru, mengaku mulai jenuh melihat persoalan tersebut terus berulang tanpa perubahan yang berarti.

Menurut dia, banjir di Pekanbaru bukan lagi sesuatu yang bisa disebut kejadian luar biasa. Justru yang terasa aneh adalah ketika hujan deras turun tetapi jalan tidak tergenang.

"Setiap hujan kami sudah bisa menebak titik mana yang akan banjir. Kadang kami harus memutar jalan karena tahu beberapa ruas pasti tergenang. Yang membuat kesal, itu-itu juga lokasinya," kata Wahyu kepada GoRiau.com.

Sebagai mahasiswa yang setiap hari beraktivitas di dalam kota, ia merasa persoalan banjir telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Pekanbaru.

Ia mengaku tidak terlalu mempermasalahkan jika genangan muncul akibat hujan ekstrem. Namun yang membuatnya kecewa adalah ketika hujan dengan durasi relatif singkat saja sudah cukup untuk membuat sejumlah ruas jalan utama berubah menjadi kolam air.

"Bagi kami yang muda-muda mungkin masih bisa cari jalan alternatif. Tapi bagaimana dengan masyarakat yang harus bekerja, mengantar anak sekolah, atau pelaku usaha yang aktivitasnya terganggu karena banjir? Rasanya setiap tahun masalahnya sama," ujarnya.

Keluhan Wahyu sesungguhnya menggambarkan kegelisahan banyak warga Pekanbaru.

Sebab banjir yang terjadi saat ini tidak lagi dipandang sebagai bencana musiman semata. Ia telah berubah menjadi simbol dari persoalan tata kelola kota yang belum terselesaikan.

Kota yang Tumbuh, Drainase yang Tertinggal

Pengamat tata kota Mardianto Manan termasuk salah satu pihak yang paling lama mengkritik pola penanganan banjir di Pekanbaru.

Menurut dia, banjir di Pekanbaru merupakan persoalan "multi masalah" dan "multi peran". Artinya, tidak ada satu penyebab tunggal yang dapat disalahkan.

Ada persoalan perencanaan. Ada persoalan pembangunan. Ada persoalan penganggaran. Ada pula persoalan kesadaran masyarakat.

Namun dari seluruh faktor tersebut, Mardianto melihat satu persoalan yang paling mendasar.

"Persoalan yang paling krusial adalah tidak terkoneksinya antar drainase yang ada di Kota Pekanbaru," katanya.

Menurut dia, selama ini pembangunan drainase lebih banyak dilakukan secara parsial. Satu kawasan diperbaiki, tetapi tidak diikuti pembenahan saluran yang terhubung dengannya.

Akibatnya, air tetap tertahan sebelum mencapai titik pembuangan akhir.

Mardianto berulang kali menegaskan bahwa banjir tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan per ruas jalan atau per proyek.

Air bekerja sebagai sistem.

Karena itu, sistem drainase juga harus dibangun sebagai sebuah jaringan yang saling terhubung dari hulu hingga hilir.

"Bicara soal banjir tidak bisa sepotong-sepotong. Drainase harus terkoneksi secara menyeluruh," ujarnya.

Pandangan tersebut ternyata sejalan dengan berbagai penelitian yang dilakukan mengenai persoalan banjir di Pekanbaru.

Penelitian tentang pengelolaan drainase Kota Pekanbaru menemukan bahwa pemeliharaan saluran masih belum optimal, banyak drainase tersumbat, dan penanganan sering kali dilakukan setelah persoalan muncul. Penelitian lain menyebut perencanaan drainase masih cenderung reaktif dan belum berbasis sistem yang terintegrasi secara menyeluruh.

Penelitian yang dipublikasikan dalam Jurnal IPTEKIN Riau bahkan menyimpulkan bahwa banjir Pekanbaru dipengaruhi oleh kombinasi sistem drainase yang tidak memadai, pertumbuhan kawasan terbangun yang mengurangi ruang resapan air, serta pengelolaan sampah yang belum optimal.

Temuan akademik tersebut memperlihatkan bahwa persoalan yang selama ini dikeluhkan warga ternyata sejalan dengan hasil penelitian.

Masalahnya bukan sekadar hujan.

Masalahnya adalah sistem yang tidak mampu menerima dan mengalirkan air hujan ketika kota terus berkembang.

Hilir yang Terlupakan

Anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru, Roni Pasla, melihat persoalan dari sudut yang berbeda.

Menurut dia, selama ini perhatian pemerintah lebih banyak tertuju pada drainase lingkungan. Padahal akar persoalannya justru berada di bagian hilir.

"Persoalan utamanya itu sebenarnya ada di pembuangan akhirnya," katanya.

Banyak sungai yang menjadi muara drainase mengalami penyempitan. Ketika hujan turun, air dari berbagai saluran berkumpul pada satu titik yang kapasitasnya sudah tidak lagi memadai.

Akibatnya, air tertahan dan meluap kembali ke jalan maupun kawasan permukiman.

Roni menilai penanganan banjir selama ini masih dilakukan secara parsial.

Normalisasi dilakukan di satu lokasi, sementara titik pembuangan akhir belum dibenahi.

Akibatnya, persoalan tidak benar-benar selesai.

Air hanya dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain.

Kritik serupa juga datang dari Anggota DPRD Pekanbaru, Zulkardi.

Menurut dia, setelah 242 tahun berdiri, seharusnya banjir tidak lagi menjadi persoalan yang terus berulang pada titik yang sama.

Ia mengingatkan bahwa persoalan banjir tidak hanya berkaitan dengan curah hujan.

Ada faktor drainase yang tidak terkoneksi, pendangkalan saluran, pembangunan yang mengabaikan daya dukung lingkungan, hingga minimnya ruang terbuka hijau dan kawasan resapan air.

Karena itu, ia mendorong pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap sistem drainase kota.

Audit tersebut diperlukan untuk mengetahui saluran mana yang tidak berfungsi, titik penyumbatan, hingga pola aliran air yang selama ini belum terpetakan dengan baik.

Zulkardi juga mempertanyakan sejauh mana master plan banjir yang selama ini disebut-sebut benar-benar dijalankan.

Menurut dia, jika sebuah rencana induk memang menjadi pedoman pembangunan, maka masyarakat seharusnya dapat melihat penurunan jumlah titik banjir dari tahun ke tahun.

"Publik harus mengetahui target tahunan, wilayah prioritas, jumlah titik banjir yang akan ditangani, serta indikator keberhasilannya," ujarnya.

Lebih dari Sekadar Anggaran

Perdebatan mengenai banjir Pekanbaru sebenarnya tidak pernah jauh dari persoalan anggaran.

Tahun depan, Pemerintah Kota Pekanbaru berencana mengalokasikan sekitar Rp100 miliar untuk pembenahan drainase.

Nilainya tidak kecil.

Namun bagi para pengamat dan legislator, ukuran keberhasilan tidak terletak pada besarnya anggaran.

Ukuran keberhasilan terletak pada hasil yang dirasakan masyarakat.

Apakah titik banjir berkurang.

Apakah genangan lebih cepat surut.

Apakah warga tidak lagi harus menghafal jalan mana yang harus dihindari setiap kali hujan turun.

Anggota DPRD Pekanbaru, Nurul Ikhsan, mengingatkan bahwa pembangunan jalan yang saat ini mulai terlihat tidak akan memberikan manfaat maksimal tanpa pembenahan sistem drainase yang memadai.

"Jalan yang sudah bagus diperbaiki harus diiringi dengan pembenahan parit," katanya.

Pernyataan itu kembali mengarah pada persoalan yang sama: infrastruktur kota tidak bisa dibangun secara terpisah-pisah.

Jalan, drainase, tata ruang, sungai, kawasan resapan, hingga pengelolaan sampah merupakan satu kesatuan sistem.

Jika salah satu tidak bekerja, maka seluruh sistem akan terdampak.

Di sinilah letak tantangan terbesar Pekanbaru.

Kota ini tidak kekurangan proyek.

Kota ini juga tidak sepenuhnya kekurangan anggaran.

Yang dipertanyakan banyak pihak adalah apakah seluruh proyek tersebut berada dalam satu peta jalan yang jelas dan terintegrasi.

Sebab tanpa perencanaan jangka panjang yang konsisten, pembangunan drainase berisiko berubah menjadi pekerjaan tambal sulam yang hanya memindahkan genangan dari satu titik ke titik lainnya.

Bagi Wahyu dan ribuan warga Pekanbaru lainnya, persoalan ini sesungguhnya sederhana.

Mereka tidak menuntut kota bebas banjir sepenuhnya.

Mereka hanya ingin hujan tidak lagi menjadi alasan untuk khawatir terlambat sampai ke kampus, kantor, pasar, atau rumah.