
PEKANBARU - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Pekanbaru mengawal ketat pelaksanaan program alokasi anggaran sebesar Rp100 juta untuk setiap Rukun Warga (RW) pada tahun anggaran 2026. Pengawasan langsung dari legislatif ini menyusul mulai berjalannya kebijakan pembangunan infrastruktur tingkat permukiman tersebut di ibu kota Provinsi Riau.
Anggota DPRD Kota Pekanbaru, Syamsul Bahri menerangkan bahwa program pembangunan berskala lingkungan ini merupakan jawaban atas keluhan warga yang paling sering muncul saat masa reses anggota dewan. Melalui anggaran tersebut, warga diharapkan dapat langsung merasakan perbaikan fasilitas di lingkungan tempat tinggal mereka.
"Harapan kita, ini benar-benar sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat. Dari berbagai pertemuan dengan masyarakat, hal inilah yang banyak mereka sampaikan kepada kami. Mudah-mudahan Pemko bisa melaksanakannya dengan baik hingga akhir tahun," ujar Anggota DPRD Kota Pekanbaru, Syamsul Bahri, Selasa (17/11/2026).
Pemanfaatan dana ratusan juta rupiah tersebut difokuskan untuk menuntaskan kebutuhan dasar di kawasan permukiman. Sejumlah pekerjaan prioritas meliputi perbaikan saluran air atau drainase untuk mencegah banjir lingkungan, semenisasi jalan lingkungan, hingga pemenuhan fasilitas penunjang bagi pos pelayanan terpadu (posyandu).
Dalam pelaksanaannya, anggaran sebesar Rp100 juta itu tidak diberikan dalam bentuk uang tunai kepada pengurus RW. Pemkot Pekanbaru menerapkan sistem titip kelola pekerjaan melalui Bidang Operasional dan Pemeliharaan (OP) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Pekanbaru.
Menanggapi skema pengelolaan lewat dinas teknis tersebut, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Pekanbaru itu menilai program dapat berjalan efektif selama pengawasan di lapangan diperketat agar tidak melenceng dari usulan warga.
"Kita berharap anggaran ini benar-benar direalisasikan sesuai kebutuhan di lapangan, sehingga masyarakat bisa merasakan langsung manfaat dari program Rp100 juta per RW tersebut," tegasnya. ***